Berita populer jawa barat

Angkutan Online Bebas Beroperasi

Berita Jabar – Kabar baik bagi pelaku taksi ber­basis online seperti Go-Jek dan Grab. Sebab, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan membatalkan sejum­lah pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 108 Tahun 2017.

Permenhub 108 itu mengatur ten­tang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Alasan MA, aturan baru itu merupakan  pemuatan ulang materi muatan norma yang telah dibatalkan Putusan Nomor 37/P HUM/2017.

“Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. Daniel Lukas Rorong, 2. Hery Wahyu Nugroho, 3. Rahmatulah Riyadi tersebut untuk sebagian,” ujar Ketua Ma­jelis Hakim Agung Supandi di­dampingi Hakim Agung Is Su­daryono dan Irfan Fachruddin.

Putusan itu dibacakan pada 31 Mei 2018 dan diunggah ke laman resmi Kepaniteraan MA pada Rabu (12/9/2018). MA menya­takan bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf e; Pasal 27 ayat (1) huruf d 3. Pasal 27 ayat (1) huruf f; Pa­sal 27 ayat (2); Pasal 38 huruf a; Pasal 38 huruf b; Pasal 38 huruf c; Pasal 39 ayat (1); Pasal 39 ayat (2); Pasal 40; Pasal 48 ayat (10) huruf a angka 2; Pasal 48 ayat (10) huruf b angka 2; Pasal 48 ayat (11) huruf a angka 3;Pasal 48 ayat (11) huruf b angka 3; Pa­sal 51 ayat 9 huruf a angka 2; Pasal 51 ayat 10 huruf a angka 3; Pasal 56 ayat 3 huruf b angka 1 sub b; Pasal 57 ayat 10 huruf a angka 2; Pasal 57 ayat 11 huruf a angka 2; Pasal 65 huruf a; Pasal 65 huruf b; Pasal 65 huruf c; Pa­sal 72 ayat (5) huruf c Permenhub Nomor 108, merupakan pemu­atan ulang materi muatan norma yang telah dibatalkan pada 20 Juni 2017.

Permenhub tersebut dinyata­kan bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Karenanya, tutur mejelis, tidak sah dan tidak berlaku umum.

“Memerintahkan kepada Men­teri Perhubungan Republik In­donesia untuk mencabut: Pasal 6 ayat (1) huruf e; Pasal 27 ayat (1) huruf d Pasal 27 ayat (1) hu­ruf f; Pasal 27 ayat (2); Pasal 38 huruf a; Pasal 38 huruf b; Pasal 38 huruf c; Pasal 39 ayat (1); Pa­sal 39 ayat (2); Pasal 40; Pasal 48 ayat (10) huruf a angka 2; Pasal 48 ayat (10) huruf b angka 2; Pa­sal 48 ayat (11) huruf a angka 3; Pasal 48 ayat (11) huruf b angka 3; Pasal 51 ayat 9 huruf a angka 2; Pasal 51 ayat 10 huruf a angka 3; Pasal 56 ayat 3 huruf b angka 1 sub b; Pasal 57 ayat 10 huruf a angka 2; Pasal 57 ayat 11 huruf a angka 2; Pasal 65 huruf a; Pasal 65 huruf b; Pasal 65 huruf c; Pa­sal 72 ayat (5) huruf c,” putus majelis.

Selain mencabut pasal-pasal dari Permenhub Nomor 108 tersebut, majelis hakim juga me­nolak permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemo­hon yakni Pasal 27 ayat (1) huruf c; Pasal 28 ayat (1); Pasal 28 ayat (2); Pasal 28 ayat (3); Pasal 28 ayat (4); Pasal 28 ayat (5); Pasal 65 huruf d; Pasal 65 huruf e;Pasal 80 Permenhub Nomor 108.

“Memerintahkan kepada Pa­nitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Be­rita Negara. Menghukum termo­hon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta,” de­mikian putusan majelis hakim MA.

Majelis hakim memutuskan perkara tersebut dalam rapat pada Kamis (31/5/2018) dan baru diunggah ke laman MA, hari ini. Dengan adanya putusan ini, maka pelaku angkutan online dapat lebih leluasa dan bebas untuk menjalankan aktivitasnya. Tanpa harus membuat badan hukum seperti yang sebelumnya tertuang dalam Pasal Permenhub Nomor 108/2017.

Sementara itu, Menteri Perhu­bungan Budi Karya mengaku sudah mendengar adanya pu­tusan tersebut. ”Saya belum pelajari tapi sudah dapat infor­masinya,” kata Budi Karya.

Dirinya meminta waktu untuk mempelajari putusan MA yang membatalkan Permenhub 108 soal angkutan online. ”Kasih waktu sekitar seminggu (untuk dipelajari, red),” terangnya.

Please follow and like us:

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Might Also Like