Kata Warga soal Rencana Anies Hidupkan Kegiatan Keagamaan di Monas

Kamis,23 November 2017 WIB   /   0 Comment



Harianjabar.com, Nasional - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedanberencana menghidupkan kembali kegiatan keagamaan di Monumen Nasional ( Monas). Rencana Anies ini menuai pro dan kontra dari masyarakat.

Sebagian masyarakat menyatakan hal tersebut sah-sah saja, tetapi sebagian lainnya menganggap kegiatan keagamaan tak perlu dilaksanakan di Monas.

Dhea (26), warga Kalibata, Jakarta Selatan berharap, rencana Anies itu tidak hanya berlaku bagi agama tertentu saja.

"Mengingat itu tempat umum dan biar enggak ricuh, pemerintah harus tegas dan berhati-hati dalam merancang aturannya. Pengamanan juga baiknya diperketat," kata Dhea saat ditemui Kompas.com di Kawasan Sudirman, Rabu (22/11/2017).

Dhea mengatakan, peruntukkan Monas untuk acara keagamaan baiknya pada hari-hari besar tertentu saja. Ia menyarankan Pemprov DKI Jakarta dapat memberi kesempatan yang sama bagi tiap agama untuk menggelar kegiatan keagamaan di Monas. 

"Misalnya hari besar keagamaan saja yang dirayakan di Monas, biar tempat-tempat ibadah bisa dimanfaatkan juga secara maksimal. Sayang aja rasanya acara-acara besar keagamaan terlalu terpusat di Monas," kata Dhea.

Hal senada disampaikan Cynthia (23). Wanita yang berprofesi sebagai karyawati di sebuah bank swasta itu tak mempermasalahkan apabila kegiatan keagamaan dilaksanakan di Monas, tetapi dengan beberapa catatan.

Senada dengan Edu, Laila (27) juga menyangsikan keinginan Anies tersebut. Dia mempertanyakan bagaimana aturan yang akan diberlakukan di Monas apabila kegiatan agama diperbolehkan digelar di sana.

"Pertanyaan gue, memang kita kekurangan rumah ibadah ya sampai harus pakai Monas?" kata Laila.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Anies akan menambah poin kegunaan Monas. Pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, pelarangan kegiatan keagamaan di Monas menggunakan beberapa peraturan seperti Keppres No 25 tahun 1995, SK Gubernur DKI Jakarta No 150 tahun 1994 yang diperluas pada SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 tahun 2014.

"Tidak ada (revisi) cuman penambahan saja. Kemarin hanya digunakan acara kenegaraan dan lainnya, sekarang ditambahkan boleh acara kebudayaan, pendidikan dan keagamaan. Penambahan poin saja," ucap Anies di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2017).

Komentar