Politik

Perjuangkan TPP, DPRD Kirim Surat ke Presiden

Harianjabar.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bakal mengevaluasi Perbup Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan beban kerja. Tidak hanya karena adanya protes dari para staf medis yang tidak mendapat TPP mulai tahun ini, namun perbup akan dievaluasi setiap tahun. Namun, evaluasi hanya akan mengakomodir PNS bukan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Asisten Pemerintahan Setda Kota Bogor Burhanudin mengatakan,  mengacu pada Kota Surabaya jika pengaturan TPP baru bisa berjalan normal dan tanpa ekses, setelah tujuh tahun diberlakukan.

Sehingga, pegawai puskesmas tidak perlu risau dengan adanya perbup itu. Nantinya, keluhannya  bisa menjadi masukan bagi pemkab dalam mengevaluasi perbup itu setiap tahun. “Setiap tahun akan dievaluasi sampai tidak ada masalah lagi dan diterima semua pihak. Kita tunggu aja nanti hasil kajiannya seperti apa,” ujar Burhan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor Erwin Suriana menuturkan, PTT tidak mendapatkan tamsil, melainkan mendapat dana kapitasi yang diatur dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  “Masuknya di jasa pelayanan. Jadi, kalau dari pemda, tamsil memang mereka tidak dapat, kecuali PNS,” katanya.

Menurutnya, sesuai arahan KPK aturan honorarium dihilangkan dan pertimbangannya salah satunya adalah peningkatan kinerja, kesejahteraan. Jika PNS di luar puskesmas, mereka mendapatkan tamsil. Tapi di puskesmas ada aturan, karena sudah masuk tenaga kesehatan yang mendapatkan Jasa Pelayanan Kesehatan.   “Jadi, PNS yang mendapatkan jasa pelayanan tidak mendapatkan TPP. Sama seperti di Bapenda, mereka pun PNS, tetapi ketika mendapatkan jasa pelayanan, juga tidak mendapatkan tamsil,”ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi menegaskan, tidak hanya TPP para petugas medis, DPRD Kabupaten Bogor sudah mengirim surat ke presiden agar ada kejelasan peningkatan status kepegawaian, serta peningkatan kesejahteraan bagi para para pengawai honorer katagori II (K2)  melalui usulan perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sesuai dengan fungsi DPRD wajib menyampaikan dan memperjuangan aspriasi  dan tuntutan semua elemen masyarakat, termasuk dari Forum Pengawai honorer Kabupaten Bogor.   “Saya sudah bersurat ke pak Presiden, agar tenaga medis dan K2 diangkat jadi PNS karena kebutuhan kita sangat tinggi di kedua sektor itu,” tukasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *