Pemerintah Politik

TIDAK ADA LAGI PL dikota bogor….

Harianjabar.com –  Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memastikan tidak akan memberi izin kepada pengusaha diskotek dan kelab malam untuk beroperasi di Kota Hujan. Ke depannya tidak ada lagi kegiatan Pemandu Lagu (PL) maupun acara musik yang mengundang Disc Jockey (DJ).

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, tidak ada lagi ruang untuk jenis Tempat Hiburan Malam (THM) seperti itu. “Diskresi dari pemkot, melarang diskotek dan kelab malam. Tidak ada lagi acara musik DJ, tidak ada lagi PL di Kota Bogor,” tegasnya saat ditemui selepas rapat di kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP), kemarin.

Bima menambahkan, khusus dua diskotek yakni Lipss dan X-One, dirinya menginstruksikan untuk tidak beroperasi dulu selagi mengurus izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Namun, ia memastikan tidak akan mengeluarkan izin jika yang diajukan untuk diskotek dan kelab malam. Jika masih membandel, dirinya juga menginstruksikan Satpol PP melakukan penyegelan. “Saat ini keduanya saya tidak bolehkan beroperasi, karena TDUP-nya belum ada. Kalau mereka ajukan untuk diskotek, saya pastikan tidak akan dibolehkan. Kalau mereka mau tetap eksis, silakan ubah izinnya. Bisa jadi kafe, restoran atau karaoke keluarga. Tidak ada lagi DJ, tidak ada lagi PL,” ungkapnya.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Satpol PP Kota Bogor Agustiansyah menuturkan, saat ini pihaknya belum melakukan penyegelan terhadap dua diskotek tak berizin tersebut. Namun, pihaknya melakukan pengawasan khusus dan tidak membolehkan keduanya beroperasi. Pihaknya pun sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap pemilik Lipss dan X-One untuk menunjukkan bukti-bukti surat perizinannya.

“Kalau tidak bisa menunjukkan (surat izin, red) apalagi tidak datang, akan kami lakukan proses sesuai Perda Nomor 8 yang mengarah ke penyegelan. Memang nantinya ada teguran terlebih dulu. Nah, kecuali sesuai pertemuan tadi. Kalau keduanya mau mengubah konsep ke arah yang lebih ramah, ya tidak akan kami tindak. Namun tetap harus mengubah jenis izinnya dulu,” ucapnya.

Ia juga mengaku akan mengawasi khusus kedua diskotek tersebut agar tutup dulu sampai keluar izin. Namun jika tetap membandel, akan ditindak sesuai prosedur. “Jadi belum segel, tetapi tidak boleh operasi. Tiga poin utama, diskotek jelas tidak boleh, lalu kita lihat juga izin menjual alkoholnya, dan PL-nya. Nah pengawasan khusus kami lakukan, takut-takut masih bandel, ya kami tindak,”ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala DPMPTSP Kota Bogor Deni Mulyadi menjelaskan hingga awal 2018, jumlah usaha hiburan malam di Kota Bogor berjumlah 26 tempat usaha. Namun demikian, ia tidak merinci berapa yang sudah melengkapi TDUP. “TDUP itu dikeluarkan satu kali dan berlaku hingga habis masa operasional itu beroperasi. Permohonanya pun bisa dilakukan secara daring. Untuk Lipss, ada persyaratan yang tidak dilengkapi, jadi ditolak,” tuntasnya.

Sebelumnya, buntut kasus dugaan penembakan Briptu R, oknum Brimob Kedunghalang yang merenggut nyawa kader Partai Gerindra, Fernando Wowor di halaman parkir Lipss Club, sejumlah THM di Kota Bogor ditutup paksa. Diskotek tersebut diketahui belum mengantungi izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), sebagai pengganti izin gangguan (HO) yang sudah tidak lagi berlaku. Diskotek tersebut dipastikan tidak bisa beroperasi kembali karena pengajuan izin TDUP-nya ditolak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, karena ada ketidaksesuaian persyaratan yang harus dipenuhi.

Kepala Bidang Perizinan Perekonomian Sosial Budaya DPMPTSP Kota Bogor Adhitia Buana Karana yang menjelaskan, izin TDUP yang diajukan Lips Club sudah ditolak. “Prosesnya sudah kami tolak, karena ada ketidaksesuaian persyaratan, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)-nya tidak sesuai. Jika belum mengantungi itu, ya memang tidak boleh beroperasi,” katanya saat dikonfirmasi Metropolitan, kemarin.

Sementara Pemilik Lipss Club Edi Susanto mengaku sejak awal pesimis jika izin TDUP yang dia ajukan akan diterbitkan pemkot melalui DPMPTSP. Padahal, pihaknya mengklaim mengikuti arahan dari pemkot.  “Kami ikuti aturan kok, selama urus TDUP, kami tutup, baru rencana buka kemarin (Sabtu lalu, red), karena sedang proses, namun tidak dizinkan Satpol PP, akhirnya kami urungkan niat. Rasanya sih (izinnya) ditolak, alasannya ya tidak tahu, padahal persyaratan kami lengkap kok,” ucapnya saat dihubungi wartawan.

Namun dia juga menyesalkan indikasi adanya tindakan berat sebelah yang dilakukan pemkot. Sebab, menurutnya, ada beberapa THM yang sama, namun tetap bisa beroperasi. Sebagai warga Bogor yang juga membayar pajak, sambungnya, merasa didiskriminasikan wali kota. “Kenapa hanya lipss yang jadi sorotan, dipojokan, hanya jual minuman saja, kalau (tempat) yang lain kan lebih dari itu, ya tahu lah, yang lain banyak, X-One saja nggak ditutup. Padahal kami ikut aturan kok. Lipss saja yang jadi fokus,” cetusnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *