Harapan HIPMI Terhadap Pembentukan Kementerian Investasi dapat meningkatkan gairah investor
2 min read
Harianjabar.com – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meyakini pembentukan Kementerian Investasi dapat membangkitkan gairah investor untuk masuk Indonesia.Salah satu contoh, pengusaha-pengusaha China berhasil menanamkan modal ke Indonesia di sektor nikel karena ada campur tangan di level kementerian sekelas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
“Investasi masuk yang skalanya besar-besar itu minta komitmen pemerintah. Bahkan tanda tangan di depan pemimpin tertinggi,” kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat ((BPP) Hipmi Mardani H. Maming dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (16/4/2021).
Menurut Maming, langkah Presiden Jokowi melakukan perombakan nomenklatur dengan dibentuknya Kementerian Investasi tepat dilakukan.
Kemudian mari kita melihat contoh provinsi yang sudah terealisasi investasi adalah provinsi Jawa barat.
“Provinsi Jawa Barat menempati posisi puncak dalam realisasi investasi sepanjang 2020 lalu. Jabar sukses mencetak realisasi investasi sebesar Rp120,4 triliun.” Ujar Surya Batara Kartika selaku Ketua umum BPD HIPMI jawa barat.
Surya tetap berharap gairah investor ditahun 2021 akan terus bertumbuh di jawabarat dan di Indonesia.
Pasalnya, masalah neraca perdagangan yang selalu defisit disebabkan dua faktor, yaitu investasi dan ekspor.
“Kementerian Investasi diperlukan karena problem neraca perdagangan yang selalu defisit itu disebabkan oleh dua faktor, yakni investasi dan ekspor. Kami menilai ide Bapak Presiden Jokowi untuk merombak nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi sudah tepat, karena harus didesain efisien dan ramping, tapi tetap memiliki gugus fungsi yang jelas,” ungkapnya.
Maming berharap Kementerian Investasi akan lebih interaktif kepada calon investor, yaitu aktif melakukan pendampingan kepada investor.Menurut dia, peran aktif pemerintah untuk bisa mendampingi dunia usaha sangat dibutuhkan.
“Kepastian waktu dan satu pintu itu yang dibutuhkan. Kalau lama yang harusnya izin keluar dalam seminggu malah jadi sebulan atau dua bulan itu berhubungan dengan cost flow,” katanya.
Ia juga meyakini setelah menjadi Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bakal memiliki fleksibilitas kebijakan yang memudahkan investor.
Kementerian itu nantinya dapat mengambil keputusan bagi pelaksanaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah.Kendati, hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai perubahan nomenklatur BKPM menjadi Kementerian Investasi.
“Dengan terbentuknya Kementerian Investasi, kami melihat adanya peluang peningkatan kinerja investasi pada 2021. Kalau ingin lihat investasi 2020 sebelum ada pandemi Covid-19, kami ada optimisme luar biasa pencapaian investasi dengan effort (usaha) yang ada dari pemerintah akan tercapai 100 persen,” kata Maming
