Pengamat Ekonomi Sebut Proyek KCJB Titik Impasnya Bisa Sampai 10 Tahun
2 min read
Harianjabar.com — Bogor, Polemik pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang awalnya memakai skema B to B (business to business) dan tidak melibatkan dana APBN.
Namun, setelah Presiden Jokowi meneken Perpres No. 93/2021 atas perubahan Perpres No. 107/2015, yang poin utamanya adalah Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kini bisa didanai oleh APBN. Hal ini tentu bertentangan dengan aturan sebelumnya, sehingga memunculkan polemik baru ditengah masyarakat.
Melihat perubahan skema tersebut, Pengamat Ekonomi, Prof Didin S Damanhuri memberikan tanggapannya, bahwa sekitar 27 Triliun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang akhirnya bakal ditanggung oleh APBN tidak akan berkelanjutan untuk menanggung beban Kereta Cepat yang titik impasnya akan lama.
“Kereta Cepat ini kan banyak saingannya, saya kalau pakai jalur darat saja Jakarta – Bandung ditempuh hanya sekitar 2 jam. Titik impasnya mungkin bisa sampai 10 tahun, saya kira kalau yang ini tidak mungkinlah orang akhirnya disubsidi lagi oleh APBN,” ucap Didin Damanhuri, saat dihubungi Kantor Berita Harianjabar.com, Jum’at (22/10).
Menurutnya, secara fiskal kita juga ada ancaman unsustainable. Jadi keberlanjutan fiskal kita itu akan dipertanyakan, apalagi tambahannya kalau dipaksakannya proyek yang sangat kontroversial tidak pakai studi kelayakan yang matang itu secara finansial, lingkungan dan sosial akan terganggu.
“Jadi saya melihat bahwa pengelolaan dana APBN nya bermasalah, belum utang. Bahkan hutang Luar Negeri pemerintah hari ini sudah mencapai 6.500 T, rinciannya 2.000 T utang LN BUMN, 2000 T utang DN yang berasal dari BLBI, totalnya sudah mencapai 10.500 Triliun. Jadi sebenarnya hutang ini sudah mendekati sekitar 60% PDB,” paparnya.
Selanjutnya, kata Didin, pemerintah betul-betul tidak merencanakan dengan baik terkait proyek KCJB ini. Sehingga imbasnya adalah dana APBN yang seharusnya itu dipakai untuk pembangunan yang lebih strategis dan sustainable. Bahkan, dirinya mempertanyakan terkait diplomasi dalam kerjasama investasi KCJB dengan Cina tidak jelas arahnya.
“Nah ini akan bahaya, apalagi kontraktornya sendiri dari Cina. Dan karena pengalaman dalam proyek Kereta Cepat di berbagai Negara, kerjasama investasi dengan Cina ini selalu bermasalah sehingga ujungnya dapat membebankan dana APBN, yang awalnya B to B (business to business), dan sekarang malah didanai oleh APBN,” jelas Guru Besar IPB University, Prof Didin Damanhuri.
Selain itu, Pengamat Ekonomi asal Bogor ini berharap, terkait fiskal nya harus yang sustainable, hutang negara dibatasi, korupsi ditangani secara baik dengan undang-undang KPK yang lama, lalu kemudian bantuan sosial dan skema insentif untuk pelaku UMKM itu serapannya harus 100%.
“Tapi faktanya sampai hari ini tidak seperti itu, makanya saya enggan untuk memberikan nilai bagus terhadap kinerja pemerintah yang sekarang,” tandasnya.
