August 8, 2022

Harianjabar.com

Media online jawa barat | media jawa barat | informasi jawa barat | berita jawa barat | berita bandung | gubernur jawa barat | walikota bandung | walikota bogor | info kuliner jawa barat | Media Jabar | Jabar Online news | Jabar news | Berita online jawa barat | Media online jabar | Info jabar | Harian Jabar.

Jelang Idul Adha, Pemkab Garut Bentuk Satgas Cegah Wabah PMK

2 min read

Harianjabar.com – Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Garut telah membentuk Satgas untuk mengendalikan sekaligus menanggulangi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Anggota Satgas PMK ini terdiri dari perwakilan pihak Kepolisian dan TNI.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Garut Nomor 524.31/KEP.237-DISKANAK/2022 tentang Pembentukan Satgas Pengendalian dan Penanggulangan PMK.

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Garut Sofyan Yani pembentukan Satgas PMK ini sudah dilakukan sebelum adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah PMK serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah.

Melalui aturan tersebut pemerintah pusat menginstruksikan kepada 18 pemerintah provinsi (pemprov) serta pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) untuk membentuk Gugus Tugas Penanganan PMK dan Otoritas Veteriner Daerah, serta mengoptimalkan peran dan fungsinya guna menjamin mitigasi risiko kesehatan hewan dan lingkungan serta pengaruhnya pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Selain itu, pemerintah daerah (pemda) juga diminta melakukan pengawasan secara optimal mulai dari tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, serta membentuk posko-posko Gugus Tugas Penanganan PMK di tiap wilayah wabah dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kami pun telah melakukan penetapan POV (Pejabat Otoritas Veteriner) dan dokter hewan berwenang melalui SK Bupati, respon kuratif atau pengobatan pada ternak terdampak, pencegahan penyebaran penyakit dengan penutupan pasar hewan dan promosi kesehatan hewan melalui sosmed, pendirian pos menjelang Idul Adha, dan sosialisasi atau komunikasi Informasi dan edukasi pada peternak, para petugas dalam unsur kecamatan dan desa, juga para penyuluh,” ujar Sofyan

Pemkab Garut juga sudah menghadirkan call center waspada PMK, serta mengajukan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pembiayaan pelaksanaan penanggulangan PMK di Kabupaten Garut.

Dia menjelaskan berkaitan dengan pendanaan wabah PMK, Pemda dapat menganggarkan dengan melakukan pergeseran anggaran dari BTT kepada program, kegiatan dan sub kegiatan terkait penanganan dan pengendalian melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, kemudian menyampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Hal ini didahului dengan surat pernyataan Bupati Garut tentang KLB PMK di Kabupaten Garut yang sekarang telah memasuki status siaga PMK,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.