Harianjabar.com

Media online jawa barat | media jawa barat | informasi jawa barat | berita jawa barat | berita bandung | gubernur jawa barat | walikota bandung | walikota bogor | info kuliner jawa barat | Media Jabar | Jabar Online news | Jabar news | Berita online jawa barat | Media online jabar | Info jabar | Harian Jabar.

Hakim Disebutkan Keliru Tetapkan Hukum Pada Bos Indosurya, Kejagung : Para Terdakwa Mengelabui Masyarakat

2 min read

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan majelis hakim keliru dalam penerapan hukum. Menurutnya, majelis hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam kasasi itu, Kejagung membeberkan sejumlah fakta.

Fakta-fakta yang dibeberkan, Ketut mengatakan KSP Indosurya memiliki 23.000 nasabah. Kemudian mereka mengumpulkan dana nasabah hingga terkumpul Rp106 triliun.

Dari 23.000 nasabah, berdasarkan audit terungkap ada 6.000 nasabah yang uangnya tidak dibayarkan kembali dengan kerugian nasabah sebesar Rp16 triliun.

“Pengumpulan dana itu dilakukan secara ilegal dengan memanfaatkan kelemahan hukum perkoperasian dijadikan alasan untuk mengeruk keuntungan dari masyarakat,” katanya.

Ketut menambahkan KSP Indosurya  tidak memiliki legal standing sebagai koperasi karena tidak pernah melakukan rapat anggota. Kemudian, direktur tidak memiliki kartu keanggotaan dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan seperti pembagian deviden atau sisa hasil usaha setiap tahunnya.

Dalam memori banding KejagungIndosurya  disebutkan tidak menjual produk tidak sesuai dengan peraturan perbankan. Contohnya, simpanan berjangka yang nilai simpanannya mulai Rp50 juta sampai jumlah tidak terbatas dengan iming-iming bunga 8,5 persen sampai 11 persen. “Ini tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia,” kata Ketut.

Selain itu, KSP Indosurya  juga telah membukan dua kantor pusat dan 191 kantor cabang di seluruh Indonesia tanpa pemberitahuan Kementerian Koperasi dan UKM. “Perbuatan para terdakwa dengan dalih membuat koperasi simpan pinjam, semata-mata untuk mengelabui masyarakat yang membuat pengumpulan uang KSP Indosurya  seolah-olah untuk kepentingan dan kesejahteraan para anggota,” katanya.

Perbuatan itu, kata Ketut diduga dilakukan untuk menghindari pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta menghindari proses perizinan penghumpunan dana masyarakat melalui BI.

Oleh sebabnya, hakim yang menerapkan hukum perdata dalam perkara Indosurya  jauh dari rasa keadilan. Ketut juga mengatakan, kasus ini telah melukai masyarakat yang menjadi korban investasi bodong, karena seluruh korban tidak pernah merasa menjadi anggota koperasi tetapi lebih kepada menjadi korban penipuan investasi bodong.

“Oleh karena tidak ada perbuatan perdata sama sekali yang dilakukan oleh Henry Surya dan kawan-kawan, justru memanfaatkan celah hukum dengan menggunakan tipu muslihat, memperdaya korban dalam hal ini nasabah dengan kedok koperasi, seolah-olah seluruh kegiatan menjadi legal,” kata Ketut.

Mahfud MD : Kita akan Kasasi

Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD  menyampaikan pemerintah akan melakukan kasasi terhadap keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memvonis bebas terdakwa penipuan KSP Indosurya , Henry Surya.

“Kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran pemerintah Kejaksaan Agung akan kasasi,” katanya usai Rapat Koordinasi dengan MenKopUKM Kejaksaan Agung dan Mabes Polrid di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat 27 Januari 2023.

Ia menyesalkan putusan MA yang sudah jelas sebanyak 23 ribu penggugat bukan merupakan orang-orang yang tergabung sebagai anggota koperasi namun menyimpan uang di KSP Indosurya . Hal itu, tegasnya, masuk pada pencucian uang.

Namun, sangat disayangkan MA malah memvonis bebas Henry yang diduga menipu dan menggelapkan dana hingga Rp106 triliun. “Kita tidak perlu menghormati (putusan MA) tapi kita tidak bisa menghindar. Tidak bisa apapun karena itu putusan MA karena itu dakwaannya sudah jelas pelanggaran UU Perbankan Pasal 46, menghimpun dana dari masyarakat padahal dia bukan bank, tanpa izin. Itu sudah jelas,” ujarnya.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *