Harianjabar.com

Media online jawa barat | media jawa barat | informasi jawa barat | berita jawa barat | berita bandung | gubernur jawa barat | walikota bandung | walikota bogor | info kuliner jawa barat | Media Jabar | Jabar Online news | Jabar news | Berita online jawa barat | Media online jabar | Info jabar | Harian Jabar.

Cerita Menkes soal Awal Mula Terbongkarnya Kasus Bullying di Dunia Kedokteran

2 min read

Jakarta (harianjabar.com) – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin buka-bukaan perihal perundungan yang terjadi di dunia kedokteran, termasuk di RS yang dikelola Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes). Ia mengungkap beragam kasus perundungan ini terungkap setelah muncul video viral di media sosial yang membahas pelayanan dokter sangat buruk di RSUP Adam Malik.

Saat diselidiki, dokter yang memberikan layanan buruk itu mengaku stres karena mendapat perlakuan yang buruk di tempatnya bekerja.

“Ada dokter yang memberikan layanan sangat buruk dan kasar kepada pasien. Sesudah kita cek, ternyata yang bersangkutan adalah peserta didik dokter spesialis yang kemudian stres karena memang mendapatkan perlakuan dan juga jam kerja yang sangat jauh di luar norma,” ujar Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers yang berlangsung pada Kamis, (17/8/2023).

Setelah kejadian itu, Menkes menyebut Kemenkes RI mengeluarkan Instruksi Menteri khusus untuk melaporkan soal perundungan yang terjadi.

“Kita lakukan diskusi dengan banyak peserta pendidikan spesialis di banyak rumah sakit, dan kesimpulannya mendekati 100 persen menyampaikan hal yang sama (ada perundungan). Itu yang menyebabkan kita mengeluarkan Instruksi Menteri,” kata Menkes.

Begitu kita buka pengaduan, masuk. Kemudian kita cari buktinya,” sambungnya lagi.

Menkes mengaku terkejut saat melihat ada banyak bukti tindaka perundungan. Mulai dari kata-kata yang kasar hingga ada buku panduan khusus dan tidak ada hubungannya dengan pendidikan para peserta PPDS.

“Kata-kata yang sangat kasar, ngomong mengenai binatang ke anak-anak. Ada kata-kata yang sangat rasialis. Malah juga ada buku panduan yang harus diikuti, apa yang di situ menurut kami tidak pantas dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pendidikan,” sambungnya.

Bahkan Menkes menyebut, dalam buku panduan yang diberikan pada peserta PPDS, ada pula keharusan untuk membeli dan menyewa banyak hal.

“Apalagi di buku panduan itu mencantumkan harus beli ini, harus sewakan ini. Sehingga keluar uang dan sudah kita cek, bisa puluhan juta per bulan atau ratusan juta per tahun,” imbuhnya.

“Bahaya dan ini terjadi di rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Jadi saya tidak mungkin bisa membiarkan rumah sakit yang dimiliki Kementerian Kesehatan terjadi praktek-praktek yang tidak menunjukkan budaya bangsa Indonesia,” pungkas Menkes.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *