Jokowi Sambut Pemilu dengan Optimisme: Rakyat Harus Merasa Gembira, Bukan Risau
2 min read
harianjabar.com – Presiden Joko Widodo menyebut pemilu sebagai pesta rakyat. Sehingga, kata Jokowi, seharusnya masyarakat bersuka cita menghadapi pemilu, bukan malah risau.
Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, menggambarkan pemilu sebagai sebuah perayaan rakyat. Dalam pandangan Jokowi, masyarakat seharusnya merayakan pemilu dengan sukacita daripada merasa cemas.
“Harusnya rakyat itu bergembira, harusnya rakyat itu dalam berpesta itu bersuka cita, bukan kekhawatiran, bukan keresahan, bukan kerisauan yang hadir, tetapi kegembiraan dan suka cita,” ucap Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu (8/11).
Jokowi juga mengajukan permintaan kepada penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan pemilu lima tahunan tersebut dengan baik. Ia juga berharap bahwa pemilu kali ini akan menjadi platform bagi pertukaran gagasan untuk kemajuan Indonesia.
“Segala upaya harus kita lakukan bersama-sama dengan harapan besar bahwa pemilu ini dapat benar-benar menjadi ajang konsolidasi yang menghasilkan gagasan-gagasan yang menghasilkan ide-ide gagasan taktis,” ujar beliau.
“Ide taktis solusi-solusi yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara kita,” tambahnya.
Jokowi juga menekankan perlunya mencegah campur tangan pihak ketiga dalam proses pemilu tahun 2024..
“Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat sangat sulit,” ujarnya.
Meskipun Jokowi menyatakan keyakinannya bahwa demokrasi di Indonesia semakin berkualitas dan masyarakat semakin bijak dalam memilih, terdapat data yang menunjukkan sebaliknya.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat bahwa selama periode Januari 2022 hingga Juni 2023, terdapat 183 peristiwa pelanggaran hak terhadap kebebasan berekspresi, termasuk serangan fisik, digital, penggunaan perangkat hukum, dan intimidasi. Peristiwa-peristiwa ini mengakibatkan luka-luka pada 272 orang dan tewasnya 3 orang lainnya, serta penangkapan 967 orang.
Selama periode yang sama, Kepolisian terlibat dalam 128 peristiwa pelanggaran hak, diikuti oleh unsur pemerintah lain dengan 27 peristiwa, dan perusahaan swasta dengan 24 peristiwa.
Data dari berbagai indeks demokrasi, seperti Economist Intelligence Unit (EIU), menunjukkan bahwa kinerja demokrasi Indonesia stagnan, dengan angka 6,71 poin dan masih diklasifikasikan sebagai demokrasi cacat. Demikian pula, Freedom House mencatat penurunan angka pada tahun 2023, dengan Indonesia berada di peringkat 58 dari 100.
Faktor signifikan yang mempengaruhi penurunan angka tersebut adalah situasi ruang sipil. Indonesia masih belum dapat keluar dari klasifikasi negara yang tergolong “partly free.”
