Koordinasi KPU dan BSSN dalam Penyelidikan Dugaan Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2024
1 min readharianjabar.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menginvestigasi potensi kebocoran data pemilih. Betty Epsilon Idroos, Anggota KPU RI, mengungkapkan bahwa saat ini sedang berlangsung proses penelusuran terkait insiden tersebut.
“Saat ini, kita sedang meminta bantuan dari satgas cyber, dan yang berada di garis depan adalah BSSN, yang bekerja bersama Mabes,” kata Betty Epsilon Idroos di KPU, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/11/2023).
“Iya, kita sudah berkoordinasi, dan saat ini sedang dalam tahap crosscheck,” tambahnya
Betty mengakui bahwa pihaknya telah mendapatkan informasi terkait kebocoran tersebut. Namun, hingga saat ini, Betty belum dapat memastikan apakah data tersebut berasal dari gudang data lembaga penyelenggara Pemilu atau bukan.
“Kami sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memahami informasi tersebut, baik mengenai bentuk datanya maupun sumbernya. Proses penelusuran masih berlangsung,” jelasnya.
Sebagai tambahan informasi, kebocoran data ini telah menyebar luas di media sosial. Salah satu akun di media sosial, X, mengungkapkan dalam cuitannya mengenai threat actor bernama Jimbo yang mengklaim menjual data-data dari KPU.
Informasi tersebut dijual dengan harga 2 BTC (bitcoin), dan nilai 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.
Data tersebut mencakup informasi dari 252 juta orang, termasuk NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data tersebut juga melibatkan informasi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
.