Harianjabar.com

Media online jawa barat | media jawa barat | informasi jawa barat | berita jawa barat | berita bandung | gubernur jawa barat | walikota bandung | walikota bogor | info kuliner jawa barat | Media Jabar | Jabar Online news | Jabar news | Berita online jawa barat | Media online jabar | Info jabar | Harian Jabar.

Jokowi Bicara Terkait Dugaan Intervensi Kasus E-KTP 6 Tahun Lalu

2 min read

harianjabar.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait kabar pertemuannya dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, yang menyebut adanya permintaan untuk menghentikan pengusutan kasus korupsi e-KTP yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto pada 2017. Jokowi menjawab bahwa dirinya telah memerintahkan Sekretariat Negara (Setneg) untuk memeriksa kebenaran kabar tersebut.

“Saya suruh cek, saya sehari kan berapa puluh pertemuan. Saya suruh cek Setneg enggak ada. Agenda yang di Setneg enggak ada. Tolong dicek lagi saja,” ujar Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, juga sebelumnya menyatakan tidak ada catatan pertemuan tersebut setelah melakukan pengecekan. Jokowi juga menegaskan bahwa proses hukum terhadap Setya Novanto tetap berjalan dan meminta awak media merujuk pada pemberitaan yang muncul pada saat itu.

Presiden juga mempertanyakan alasan di balik pembicaraan mengenai kasus tersebut setelah enam tahun berlalu. “Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa?” tanya Jokowi.

Dalam wawancara sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan bahwa Jokowi pernah memintanya menghentikan kasus Setya Novanto saat pertemuan di Istana. Jokowi, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa pernyataan Agus Rahardjo sama dengan yang pernah diungkapkannya pada 2017, di mana ia meminta Novanto mengikuti semua proses hukum yang ada di KPK.

Namun, Pratikno, Menteri Sekretaris Negara yang turut disebut oleh Agus Rahardjo, mengaku tidak ingat adanya pertemuan tersebut. Pratikno menyatakan bahwa ia tidak merasa atau tidak ingat adanya pertemuan tersebut.

Agus Rahardjo menolak permintaan untuk menghentikan kasus tersebut, mengingat bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto sudah diterbitkan sebelumnya. Kasus e-KTP merupakan salah satu kasus korupsi besar yang melibatkan sejumlah pejabat dan pengusaha, dengan kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *