
Bekasi, HarianJabar.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh jajaran DPR bersama pemerintah untuk menjadikan dinamika demokrasi belakangan ini sebagai bahan refleksi. Ajakan itu disampaikan Puan saat menutup Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (2/10/2025).
“Tidak ada pihak yang mutlak benar atau paling bersalah. Kita semua, termasuk DPR dan pemerintah, harus bercermin dan memperbaiki diri,” ujar Puan dalam pidatonya.
Menyinggung Gelombang Unjuk Rasa
Puan menyinggung gelombang demonstrasi yang sempat mewarnai awal masa persidangan, usai peringatan 80 tahun kemerdekaan RI. Menurutnya, aksi unjuk rasa adalah bagian dari kebebasan berdemokrasi, namun ia mengingatkan bahaya jika demonstrasi berubah menjadi kerusuhan.

“Ketika demonstrasi berujung anarki dan runtuhnya rasa kemanusiaan akibat hasutan yang menyesatkan, maka itu pertanda ada yang salah dan harus kita perbaiki bersama,” tegasnya.
Puan menilai situasi tersebut merupakan dinamika perjalanan bangsa yang menuntut kedewasaan. Ia mengajak semua pihak menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran untuk menjaga persatuan bangsa dan martabat kemanusiaan.
DPR Sahkan Sejumlah RUU
Dalam kesempatan yang sama, Puan melaporkan capaian legislasi DPR bersama pemerintah. Sejumlah RUU telah disahkan menjadi undang-undang, antara lain:
- Perubahan Keempat UU BUMN
- Perubahan Ketiga UU Kepariwisataan
- UU Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI–Rusia
Baca Juga:
prengki habisi kakak kandung divonis 10 tahun penjara
Selain itu, DPR juga menyetujui dua RUU usul inisiatif DPR, yakni RUU Perubahan UU PPSK dan RUU Statistik.
Pesan untuk Bangsa
Puan menegaskan kemerdekaan harus dimaknai dengan memastikan semua anak bangsa mendapat ruang dalam perjalanan menuju Indonesia yang tenteram, adil, dan makmur.