Contributor 
Jakarta, HarianJabar.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perbaikan sistem perpajakan Coretax tidak menimbulkan biaya tambahan signifikan bagi APBN. Menurutnya, pengeluaran yang muncul hanya terkait pembayaran gaji staf ahli IT yang sudah ada di lingkungan Kemenkeu.
“Jadi tentang biaya Coretax tadi, nggak ada penambahan biaya, paling nambah biaya bayar gaji staff. Itu kan saya jadikan tenaga ahli di saya, ahli IT-nya itu. Itu gaji biasa yang memang ada post pengeluarannya yang biasa, yang nggak ada istimewa,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).
Tim IT Diperkuat, Tidak Ada Tim Baru
Purbaya menegaskan, perbaikan Coretax akan dilakukan dengan memperkuat tim IT yang sudah ada, tanpa membentuk tim baru. Sistem ini terdiri atas beberapa lapisan yang sedang diperbaiki secara bertahap. Sebagian besar perangkat lunak yang dapat ditangani oleh tenaga ahli dalam negeri telah selesai diperbaiki, namun beberapa bagian masih berada di bawah tanggung jawab pihak ketiga dari luar negeri.
“Cuma ternyata masih ada bagian-bagian yang terikat kontrak dengan pihak LG, di mana kita belum dikasih akses ke sana, karena mereka masih mengerjakan itu. Itu baru Desember baru dikasih ke kita ya,” jelas Menkeu.
Target Selesai Awal 2026
Setelah mendapatkan akses penuh, Purbaya menargetkan pembenahan Coretax rampung pada awal 2026. “Saya yakin nanti begitu dikasih ke kita, Januari-Februari udah selesai itu, Januari udah selesai harusnya security dan infrastruktur. Infrastruktur sangat amat cukup, tinggal dimaksimalkan pemanfaatannya,” ujarnya.
Keamanan Sistem Ditingkatkan
Dari sisi keamanan, Purbaya memastikan Coretax kini lebih andal dibanding sebelumnya. Tingkat keamanan siber sistem ini telah meningkat signifikan. “Jadi cybersecurity-nya sudah bagus sekali. Kemarin kan ada data Coretax ternyata dijual di luar, ada yang bolong gitu. Sekarang hampir pasti sudah nggak bisa lagi,” katanya.
Langkah perbaikan ini menunjukkan komitmen Kemenkeu untuk menghadirkan sistem perpajakan yang aman, andal, dan efisien tanpa membebani anggaran negara.
