Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) resmi menjalin kerja sama dengan World Health Organization (WHO) untuk memperluas akses layanan kesehatan mata dan alat bantu penglihatan dengan harga terjangkau.
Komitmen ini ditandai lewat keikutsertaan Indonesia dalam program SPECS 2030, sebuah inisiatif global WHO yang berfokus pada penanggulangan gangguan penglihatan akibat kesalahan refraksi atau gangguan fokus mata yang tidak terkoreksi. Penandatanganan kerja sama dilakukan di RS Cicendo, Kota Bandung, Kamis (9/10/2025).
Prevalensi Kebutaan Tinggi
Direktur Utama RS Cicendo, Antonia Kartika, menjelaskan prevalensi kebutaan di Indonesia masih tergolong tinggi, yakni mencapai 3 persen. Salah satu penyebab utamanya adalah kelainan refraksi yang tidak mendapatkan penanganan memadai.
“Kelainan refraksi ini bisa menyerang semua kelompok usia. Jika terjadi pada anak-anak, dampaknya bisa menurunkan potensi belajar dan produktivitas,” ujar Antonia.
Dukungan WHO
Sementara itu, Koordinator Pengelolaan Penyakit Tidak Menular Regional WHO untuk Pasifik Barat, Rolando Enrique Domingo, menegaskan WHO akan mendukung Indonesia tidak hanya dalam penanganan kelainan refraksi, tetapi juga kondisi low vision.
“Dukungan WHO akan mencakup pendidikan, pemantauan, hingga kerja sama dengan sektor swasta untuk menurunkan biaya kacamata. Baik kantor pusat maupun regional WHO siap membantu Indonesia,” kata Enrique.
Roadmap 2025–2030
Sebagai tindak lanjut, Kemenkes meluncurkan Peta Jalan Upaya Kesehatan Penglihatan Indonesia 2025–2030. Program ini mencakup:
- Skrining penglihatan di berbagai daerah.
- Ketersediaan kacamata koreksi dengan harga terjangkau melalui kolaborasi dengan sektor swasta.
- Gerakan pemeriksaan mata gratis di Puskesmas, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan organisasi nonpemerintah (NGO).
Ketua Tim Kerja Kesehatan Gigi Mulut dan Indra Kemenkes, Prihandriyo Sri Hijranti, menegaskan target pemerintah adalah memastikan 80 persen masyarakat dengan gangguan penglihatan sudah memiliki akses alat bantu penglihatan pada 2030.
“Setelah pemeriksaan, kacamata akan tersedia dengan harga terjangkau melalui dukungan sektor swasta. Masyarakat juga diharapkan rutin memanfaatkan pemeriksaan mata gratis minimal sekali setahun,” ujarnya.
