Contributor 
Jakarta, HarianJabar – Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tidak mencantumkan sektor teknologi dan informasi (TI) sebagai salah satu dari delapan agenda prioritas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat, bahwa transformasi digital nasional bisa terhambat.
Editor dan pakar digital, Heru Sutadi, Direktur Indonesia ICT Institute, menyatakan bahwa ketidakhadiran alokasi khusus untuk TI dapat menghambat pengembangan infrastruktur digital, inovasi teknologi, dan literasi digital. Menurutnya, hal ini bisa mengakibatkan melambatnya investasi dalam bidang seperti kecerdasan buatan (AI), big data, serta keamanan siber.
Selain itu, Heru memperingatkan bahwa ketiadaan perhatian eksplisit terhadap sektor digital dalam RAPBN berisiko memperlebar kesenjangan akses internet antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Dia menekankan bahwa bangsa berisiko tertinggal dari negara-negara ASEAN jika digitalisasi tidak diperkuat.
Meski sektor TI tidak menjadi prioritas eksplisit, Heru mengusulkan agar transformasi digital tetap bisa diintegrasikan melalui agenda-agenda lain—seperti pendidikan (e-learning) dan ekonomi kerakyatan (digitalisasi UMKM). Ia mengharapkan dukungan kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital serta kolaborasi lintas lembaga untuk menjaga momentum digitalisasi.
Opini Publik Sektor IT Tak Masuk Prioritas RAPBN 2026
Keputusan pemerintah tidak memasukkan sektor teknologi dan informasi (TI) dalam delapan prioritas RAPBN 2026 menuai beragam tanggapan.
1. Pengamat Teknologi
Heru Sutadi, Direktur Indonesia ICT Institute, menilai kebijakan ini bisa memperlambat laju transformasi digital Indonesia.
“Jika tidak ada perhatian khusus, investasi di bidang digital, mulai dari kecerdasan buatan, big data, sampai keamanan siber bisa tertinggal. Kita berisiko makin jauh dibanding negara ASEAN lain,” ujarnya.
2. Akademisi
Dr. Nur Hidayat, pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, menilai absennya sektor TI mungkin karena pemerintah ingin lebih fokus pada kebutuhan mendesak seperti pangan, energi, dan kesehatan.
“Pemerintah tampaknya mengutamakan program jangka pendek yang langsung dirasakan masyarakat. Namun, tanpa digitalisasi, efisiensi di sektor-sektor itu juga bisa sulit tercapai,” katanya.
3. Pelaku UMKM Digital
Rina, pengusaha kuliner daring asal Bekasi, mengaku khawatir UMKM digital tak mendapat dukungan yang memadai.
“Sekarang penjualan semua lewat aplikasi. Kalau infrastruktur digital tidak ditingkatkan, akses internet masih lelet, usaha kecil seperti kami bisa ketinggalan,” ungkapnya.
4. Aktivis Literasi Digital
Andi Prasetyo, relawan literasi digital di Jawa Barat, berharap pemerintah tidak melupakan peran TI dalam pendidikan.
“Program makan bergizi gratis memang penting, tapi literasi digital juga bagian dari masa depan anak-anak. Jangan sampai generasi kita pintar makan sehat tapi gagap teknologi,” ujarnya.
5. Pemerintah Daerah
Seorang pejabat Pemda di Jawa Barat, yang enggan disebutkan namanya, menyebut daerah kerap menunggu arahan pusat terkait anggaran digitalisasi.
“Kalau pusat tidak menjadikan IT sebagai prioritas, otomatis kami di daerah juga sulit mengalokasikan lebih. Padahal kebutuhan akses internet di desa-desa sangat mendesak,” katanya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto justru menekankan delapan prioritas utama dalam RAPBN 2026, yang mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, pertahanan, dan percepatan investasi serta perdagangan global.
Pengamat kebijakan dari BRIN, Wasisto Raharjo Jati, menyimpulkan bahwa fokus anggaran yang sangat kuat pada beberapa program prioritas berpotensi “mengorbankan” sektor lain, termasuk infrastruktur digital. Kebijakan ini juga mencerminkan kecenderungan sentralisasi yang bisa mempersempit ruang bagi pemerintah daerah.
