Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, menegaskan bahwa tunjangan operasional yang diterima Gubernur Jawa Barat telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan publik mengenai besaran dana tunjangan kepala daerah.
Menurut Setiawan, pemberian tunjangan operasional kepala daerah bukanlah hal baru. Tunjangan tersebut telah diatur dalam peraturan pemerintah yang mengacu pada kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi, serta tanggung jawab seorang gubernur sebagai pimpinan daerah.
“Kami ingin meluruskan bahwa tunjangan operasional yang diterima Gubernur Jawa Barat sudah sesuai aturan. Semua mekanisme mengacu pada regulasi yang jelas, bukan keputusan sepihak,” ujar Setiawan di Gedung Sate, Bandung, Rabu (10/9/2025).
Transparansi Anggaran Jadi Sorotan
Setiawan menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan, termasuk soal tunjangan kepala daerah. Anggaran tersebut sudah melalui mekanisme pembahasan di DPRD serta tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ia juga menjelaskan bahwa tunjangan operasional digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan kedinasan gubernur, mulai dari kunjungan kerja ke daerah, pertemuan resmi dengan masyarakat, hingga koordinasi lintas lembaga.
“Dana operasional ini bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk mendukung kegiatan kedinasan yang memang membutuhkan pembiayaan. Semua pengeluaran tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Publik Berhak Mengawasi
Meski begitu, Setiawan memahami adanya keresahan sebagian masyarakat terkait transparansi dana tunjangan. Ia menekankan bahwa publik berhak mengawasi penggunaan anggaran tersebut, mengingat dana itu bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat.
“Kami sangat terbuka terhadap pengawasan publik. Silakan masyarakat ikut mengawasi, karena memang salah satu prinsip tata kelola pemerintahan adalah keterbukaan,” katanya.
Pentingnya Komunikasi Publik
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menilai bahwa isu tunjangan kepala daerah memang kerap menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih aktif dalam melakukan komunikasi publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kalau masyarakat hanya melihat angkanya tanpa penjelasan, tentu akan muncul persepsi negatif. Di sinilah pentingnya keterbukaan informasi, sehingga publik memahami bahwa tunjangan itu ada dasar hukumnya dan ada mekanisme penggunaannya,” jelas Firman.
Harapan Masyarakat
Beberapa warga Jawa Barat berharap agar polemik tunjangan tidak mengalihkan perhatian dari isu-isu penting lainnya, seperti penanganan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas layanan publik.
“Yang penting jangan sampai anggaran untuk masyarakat jadi berkurang. Kami berharap pemimpin tetap fokus bekerja untuk rakyat,” ujar Yudi (42), warga Kota Bandung.
Dengan klarifikasi dari Sekda Jabar, pemerintah daerah berusaha menegaskan komitmennya dalam menjalankan aturan dan menjaga akuntabilitas. Meski demikian, tantangan dalam menjaga kepercayaan publik tetap ada, terutama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transparansi anggaran.
