Contributor 
Jakarta, HarianJabar.com18 Agustus 2025 — Publik sempat dihebohkan dengan isu bahwa gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan naik hingga Rp100 juta per bulan. Kabar ini dengan cepat menyebar di media sosial dan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Namun, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI akhirnya angkat suara dan membantah kabar tersebut.
Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Dalam keterangannya kepada media, Sekjen DPR RI menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok maupun tunjangan tetap bagi para anggota dewan. Ia menyatakan bahwa informasi yang beredar hanyalah sebuah misleading narrative atau kesalahpahaman publik yang mungkin dipicu oleh perbincangan internal mengenai peningkatan kualitas fasilitas dan kinerja lembaga.
“Tidak benar ada kenaikan gaji menjadi Rp100 juta per bulan. Anggota DPR masih menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku, dan belum ada revisi resmi terhadap komponen penghasilan mereka,” ujarnya.
Lalu, Berapa Gaji Anggota DPR Saat Ini?
Saat ini, gaji pokok anggota DPR berkisar di angka Rp4,2 juta per bulan. Namun, total penghasilan bisa mencapai Rp60 juta hingga Rp70 juta setelah ditambah berbagai tunjangan seperti tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, dan tunjangan kehormatan. Namun, angka tersebut masih jauh dari nominal Rp100 juta yang sempat ramai diberitakan.
Respons Publik dan Isu Transparansi
Warganet dan masyarakat umum menunjukkan reaksi beragam atas isu ini. Banyak yang menyayangkan jika benar terjadi kenaikan di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Di sisi lain, sejumlah pihak menilai penting untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, guna menghindari kegaduhan publik yang tidak perlu.
Pengamat politik dan kebijakan publik menekankan pentingnya transparansi anggaran dan komunikasi yang lebih baik antara lembaga legislatif dan masyarakat. Jika tidak, isu-isu seperti ini akan terus memicu ketidakpercayaan publik terhadap wakil rakyatnya.
Kabar gaji anggota DPR naik menjadi Rp100 juta per bulan dipastikan tidak benar. Sekjen DPR sudah secara tegas membantah isu tersebut. Meski begitu, kejadian ini menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi dan kejelasan komunikasi dari lembaga negara sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik.
