Contributor 
Kota Bekasi, HarianJabar.com – Fenomena mencabut berkas pendaftaran kembali marak terjadi di sejumlah sekolah swasta di Kota Bekasi. Ratusan calon siswa yang semula telah mendaftarkan diri ke sekolah swasta, kini memilih menarik berkas menyusul kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) di beberapa sekolah negeri.
Kebijakan penambahan rombel ini diberlakukan oleh Dinas Pendidikan setempat untuk menampung lonjakan jumlah pendaftar di jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.
Menurut salah satu kepala sekolah swasta di wilayah Bekasi Selatan, sebanyak 120 calon siswa telah mencabut berkas dalam kurun waktu dua hari terakhir.
“Kami sudah menyiapkan kelas, guru, dan fasilitas lainnya, tapi sekarang banyak yang mundur karena mereka dapat informasi bahwa sekolah negeri favorit menambah rombel,” ujarnya, Selasa (8/7).
Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekolah swasta, terutama yang bergantung pada kuota pendaftaran siswa baru untuk operasional tahunan. Banyak dari mereka mengaku mengalami kerugian baik secara administrasi maupun finansial.
Dinas Pendidikan: Penambahan Rombel Dilakukan Sesuai Evaluasi Kebutuhan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, melalui keterangan resminya, menjelaskan bahwa penambahan rombel adalah langkah solusi darurat agar tidak terjadi penumpukan siswa di jalur zonasi.
“Kita tidak ingin ada anak yang tidak bisa sekolah hanya karena keterbatasan ruang. Tapi kami juga memahami dampaknya ke sekolah swasta. Ini akan kami bahas lebih lanjut,” katanya.
Meski demikian, pihak dinas tidak memberikan kepastian apakah kebijakan ini akan menjadi kebiasaan tahunan atau hanya diberlakukan tahun ini.
Orang Tua Pilih Sekolah Negeri karena Biaya
Salah satu alasan utama orang tua memindahkan anaknya ke sekolah negeri adalah faktor biaya. Sekolah negeri yang tidak memungut SPP bulanan dianggap jauh lebih ringan dibanding sekolah swasta.
“Anak saya sudah saya daftarkan di swasta, tapi setelah tahu negeri buka rombel tambahan, saya langsung alihkan. Biar hemat, karena saya punya tiga anak,” ujar Ibu Siti, salah satu wali murid.
Dampak ke Depan
Fenomena ini berpotensi mempengaruhi eksistensi sekolah swasta kecil hingga menengah yang tidak memiliki dana cadangan cukup. Asosiasi sekolah swasta pun mendesak pemerintah daerah untuk membuat regulasi PPDB yang lebih konsisten dari tahun ke tahun agar tidak menimbulkan ketidakpastian seperti ini.
