Contributor 
Jakarta, HarianJabar.com 1 September 2025 — Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Senin (1/9). Mereka menuntut kejelasan terkait status hukum Bupati Pati yang diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi.
Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Menggugat (AMPM) membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka. “Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Pati”, “KPK Jangan Tumpul ke Atas”, serta “Bupati Pati Harus Bertanggung Jawab” menjadi beberapa seruan yang terdengar sepanjang aksi berlangsung.
Desak Transparansi KPK
Koordinator aksi, Ahmad Sulaiman, dalam orasinya meminta KPK tidak menutup-nutupi proses hukum yang melibatkan pejabat daerah. Menurutnya, masyarakat Pati sudah terlalu lama menunggu kepastian hukum terhadap pemimpinnya.
“Kami ke sini bukan untuk menggangu, tapi untuk mendesak KPK agar tegas dan transparan. Jangan ada tebang pilih. Jika Bupati Pati bersih, umumkan. Jika bersalah, proses hukum harus berjalan,” tegas Ahmad.
Para pengunjuk rasa juga menyebut telah menyerahkan bukti-bukti tambahan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Pati kepada KPK.
KPK Akan Menindaklanjuti
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan Humas KPK menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat akan diterima dan dipelajari. Ia juga memastikan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
“Kami mengapresiasi partisipasi publik dalam pengawasan terhadap penyelenggara negara. KPK menjamin tidak akan ada intervensi dalam proses penegakan hukum,” ujar Juru Bicara KPK, yang menemui massa.
Pengamanan Ketat
Aksi berlangsung damai dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Tidak ada insiden berarti selama demonstrasi berlangsung, dan massa membubarkan diri secara tertib pada sore hari setelah melakukan aksi selama kurang lebih tiga jam.
Aksi ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan integritas dalam pemerintahan daerah.
