Contributor 
Jakarta, HarianJabar.com 4 September 2025 — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman angkat bicara terkait maraknya aksi demonstrasi yang belakangan mewarnai sejumlah daerah di Indonesia. Dalam pernyataannya, Dudung mengingatkan bahwa ada indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba menunggangi gelombang unjuk rasa untuk kepentingan tertentu.
“Kita tidak boleh lengah. Aksi unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi, tapi perlu waspada karena ada pihak yang mencoba memanfaatkan momentum. Bisa dari dalam negeri, maupun luar,” ujar Dudung dalam wawancara di Jakarta, Rabu (4/9).
Isu Demo yang Dimaksud
Meski tidak merinci aksi demonstrasi mana yang dimaksud, pernyataan Dudung muncul di tengah meningkatnya frekuensi aksi massa yang mengangkat isu mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, isu pendidikan, hingga tuntutan transparansi anggaran pemerintahan daerah.
Aksi-aksi ini pada dasarnya berlangsung damai, namun beberapa di antaranya berujung ricuh akibat provokasi. Dudung menegaskan pentingnya pengamanan yang tetap humanis namun sigap.
“Kami mendorong semua pihak, termasuk aparat, untuk bersikap tegas tapi tetap mengedepankan pendekatan persuasif,” tambahnya.
Pengamat: Waspada, Tapi Jangan Stigmatisasi
Pernyataan Dudung menimbulkan reaksi beragam. Sebagian mendukung sikap waspada terhadap kemungkinan adanya penyusup atau provokator dalam aksi unjuk rasa. Namun, ada pula yang mengingatkan agar jangan sampai pernyataan seperti itu menstigma gerakan sipil yang murni menyuarakan aspirasi.
Pengamat politik dan keamanan dari Universitas Paramadina, Dr. Alwan Putra, menyampaikan:
“Wajar aparat mewaspadai potensi provokator. Tapi penting juga untuk tidak menggeneralisasi semua aksi sebagai bentuk ancaman. Demokrasi tumbuh justru lewat ruang protes yang sehat.”
TNI dan Netralitas dalam Dinamika Sipil
Sebagai tokoh militer yang dikenal vokal, Dudung juga menekankan bahwa TNI tetap memegang prinsip netralitas, khususnya dalam dinamika politik dan gerakan masyarakat sipil.
“Kita tidak berpihak. Tapi kalau negara terancam, apalagi oleh pihak yang memanfaatkan situasi, tentu kita tidak akan tinggal diam,” tegasnya.
Pernyataan ini sejalan dengan doktrin TNI yang menempatkan diri sebagai alat pertahanan negara, bukan alat kekuasaan.
Antara Kewaspadaan dan Ruang Demokrasi
Pernyataan Jenderal Dudung membuka kembali diskusi tentang batas antara kewaspadaan terhadap ancaman keamanan dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat. Di era keterbukaan saat ini, penting bagi semua pihak untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan demokrasi.
Aksi unjuk rasa adalah bagian dari sistem demokrasi yang sah, namun kewaspadaan terhadap aktor yang mencoba menungganginya juga tak bisa diabaikan. Pemerintah, aparat, dan masyarakat sipil dituntut untuk terus menjaga ruang demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.
