Cimahi, HarianJabar.com – Besarnya tunjangan yang diterima anggota DPRD Kota Cimahi menjadi sorotan publik. Pasalnya, total tunjangan yang mencakup fasilitas perumahan hingga transportasi disebut-sebut bisa mencapai Rp 67 juta per bulan.

Informasi tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama ketika kondisi keuangan daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Menyikapi hal itu, DPRD Cimahi berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait besaran tunjangan yang berlaku saat ini.
Ketua DPRD Cimahi menegaskan, evaluasi bukan hanya untuk meninjau kesesuaian jumlah tunjangan dengan regulasi, tetapi juga memastikan penggunaannya transparan dan proporsional.
“Kami memahami sensitivitas publik terhadap isu ini. Karena itu, evaluasi akan dilakukan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” ujarnya.
Sejumlah kalangan menilai, transparansi penggunaan anggaran penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Apalagi, tunjangan yang diterima anggota DPRD sejatinya bertujuan mendukung kinerja pelayanan kepada masyarakat, bukan sekadar fasilitas pribadi.
Dengan evaluasi ini, DPRD Cimahi berharap dapat menemukan formula yang lebih adil dan selaras dengan kemampuan keuangan daerah sekaligus kebutuhan kerja anggota dewan.
