Jakarta, HarianJabar.com – Suasana politik di Timor Leste mendadak ikut bergolak setelah mencuat isu “hedonisme” anggota DPR yang ramai diperbincangkan di Indonesia. Polemik ini bahkan merembet hingga ke Negeri Tetangga, bersamaan dengan sorotan publik soal keikutsertaan delegasi dalam Deklarasi New York, sebuah agenda internasional yang melibatkan perwakilan negara-negara Asia Pasifik.

Latar Belakang Polemik
Isu bermula dari laporan media yang menyoroti gaya hidup mewah sejumlah anggota DPR saat kunjungan luar negeri, termasuk dalam forum Deklarasi New York. Masyarakat menilai, kunjungan itu bukan hanya menguras anggaran negara, tetapi juga menunjukkan ketidakpekaan wakil rakyat terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Sorotan itu ternyata tidak hanya berhenti di Indonesia. Publik Timor Leste yang memiliki ikatan sejarah erat dengan Indonesia ikut bereaksi. Beberapa kalangan menilai praktik serupa kerap terjadi di negaranya, di mana pejabat melakukan perjalanan ke luar negeri dengan biaya tinggi tanpa hasil konkret bagi rakyat.
Ricuh di Timor Leste
Di Dili, sekelompok mahasiswa dan aktivis turun ke jalan menyoroti fenomena “pariwisata politik” pejabat, baik di Timor Leste maupun di Indonesia. Mereka menilai, pola kunjungan luar negeri yang berlebihan justru memperlebar jarak antara rakyat dan elit politik.
“Deklarasi New York seharusnya jadi forum penting untuk membicarakan isu pembangunan dan kerja sama internasional. Tetapi yang muncul justru citra pejabat yang sibuk pamer gaya hidup mewah,” ujar João da Costa, salah satu aktivis mahasiswa di Dili.
Kericuhan sempat terjadi di depan gedung parlemen Timor Leste setelah demonstran menuntut transparansi penggunaan anggaran perjalanan dinas. Polisi harus turun tangan untuk meredam massa yang berusaha masuk ke dalam kompleks gedung.
Efek Domino ke Hubungan dengan Indonesia
Situasi ini menimbulkan pertanyaan baru: mengapa isu di Indonesia bisa berimbas hingga ke Timor Leste? Pengamat politik menilai, faktor kedekatan historis dan persamaan masalah tata kelola pemerintahan membuat masyarakat Timor Leste mudah terpicu.
“Ketika isu hedonisme DPR RI mencuat, masyarakat Timor Leste merasa ‘bercermin’. Mereka melihat gejala serupa terjadi di negaranya, sehingga momentum ini menjadi bahan protes,” ujar analis politik regional dari Universitas Nasional Timor Lorosa’e.
Selain itu, keikutsertaan delegasi Indonesia dalam Deklarasi New York turut mendapat sorotan karena dianggap tidak memberikan dampak langsung. Kritik itu kemudian menyebar ke Timor Leste, di mana masyarakat juga mempertanyakan relevansi partisipasi negaranya dalam forum tersebut.
Kritik terhadap Budaya Politik Elit
Polemik ini menunjukkan adanya ketidakpuasan publik terhadap budaya politik yang dianggap jauh dari realitas masyarakat. Baik di Indonesia maupun Timor Leste, kritik tajam diarahkan pada gaya hidup elit politik yang kontras dengan kondisi rakyat kecil.
Isu ini juga semakin memperkuat sentimen bahwa transparansi penggunaan dana publik di forum internasional harus ditingkatkan. Banyak kalangan mendorong agar parlemen kedua negara membuka detail anggaran perjalanan luar negeri dan hasil nyata yang dibawa pulang ke tanah air.
Ricuh yang melibatkan Timor Leste akibat isu hedonisme DPR RI dalam forum Deklarasi New York menjadi gambaran bahwa perdebatan politik di kawasan Asia Tenggara kian terhubung. Apa yang terjadi di Indonesia bisa dengan cepat berimbas ke negara tetangga, terutama ketika menyangkut isu sensitif seperti gaya hidup pejabat dan penggunaan anggaran publik.
Bagi rakyat, baik di Indonesia maupun Timor Leste, pesan yang sama menggaung: wakil rakyat semestinya hadir untuk membela kepentingan rakyat, bukan memperlihatkan kemewahan di panggung internasional.
