Contributor 
Jakarta, 21 Juli 2025 — Wacana pemindahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur makin memanas. Usulan dari Partai NasDem agar Gibran segera berkantor di IKN sebagai bentuk komitmen terhadap pemindahan ibu kota, langsung memantik reaksi tajam dari PDIP, partai yang selama ini mengusung pembangunan terencana dan bertahap.
Isu ini seolah menjadi panggung tarik-menarik politik, bukan hanya soal lokasi kerja wapres, tapi juga menyentuh soal arah pemerintahan, legitimasi pembangunan IKN, hingga citra Gibran di mata publik dan elite politik.
NasDem: Gibran Harus Kasih Contoh, Pindah ke IKN!
Partai NasDem, melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, menyampaikan bahwa kehadiran fisik pejabat tinggi negara di IKN akan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan ibu kota baru. Dan menurutnya, Wapres Gibran adalah sosok yang paling strategis untuk memulainya.
“Kalau memang IKN ini masa depan bangsa, ya mari kita mulai sekarang. Wapres Gibran bisa jadi simbol keseriusan pemerintah. Jangan cuma wacana, harus ada aksi nyata,” tegas Ahmad Ali.
Ia menambahkan bahwa dengan berkantornya wapres di IKN, kementerian dan lembaga lain akan terdorong untuk segera beradaptasi dan mempersiapkan transisi.
“Gibran muda, energik, dan punya daya tarik publik. Dia cocok jadi ikon awal IKN,” lanjutnya.
PDIP: Jangan Jadikan IKN Panggung Gimik Politik
Namun tak semua pihak sepakat. Dari internal PDIP, kritik langsung dilontarkan oleh Sekjen Hasto Kristiyanto yang menyebut bahwa usulan NasDem terlalu terburu-buru dan terkesan hanya mementingkan pencitraan politik, bukan substansi pembangunan.
“Berkantor di IKN itu bukan soal pindah meja kerja. Ini soal sistem, efektivitas birokrasi, dan kesiapan infrastruktur. Jangan jadikan IKN sebagai panggung untuk gimmick politik,” ujar Hasto.
Hasto menambahkan, PDIP tetap mendukung penuh pembangunan IKN, namun tetap menekankan pentingnya tahapan dan kesiapan, termasuk kesiapan logistik, teknologi, hingga tata kelola pemerintahan digital.
“Apa gunanya pindah kalau sistem belum siap? Yang kita butuhkan itu keberlanjutan, bukan panggung simbolik,” tambahnya.
Bukan Sekadar Pindah Kantor, Tapi Pindah Paradigma
Pakar tata kota dan kebijakan publik dari UI, Prof. Diani Kartika, mengungkapkan bahwa pemindahan kantor Wapres ke IKN memang bisa berdampak simbolik kuat, tapi harus dibarengi kesiapan ekosistem.
“Kalau Wapres pindah tapi Presiden dan kementerian masih di Jakarta, koordinasi bisa timpang. Belum lagi soal infrastruktur dasar dan layanan publik yang belum optimal di IKN,” jelasnya.
Namun Diani juga tak menampik bahwa kehadiran figur seperti Gibran di IKN bisa mempercepat perhatian publik dan investor terhadap pembangunan di sana.
IKN Jadi Medan Tarung Baru Politik Nasional?
Dalam beberapa pekan terakhir, IKN tampak makin dipolitisasi. Bukan hanya menjadi pusat pembangunan fisik, tapi juga pusat perebutan simbol kekuasaan dan pengaruh. Kehadiran Wapres Gibran di sana, jika benar-benar terjadi, bisa menggeser dinamika kekuasaan secara halus dari Jakarta ke Kalimantan.
Analis politik Yunarto Wijaya menyebut usulan NasDem ini bukan tanpa strategi.
“Ini semacam test politik. Gibran di IKN bisa jadi kartu truf. Tapi juga bisa jadi blunder kalau publik melihatnya sebagai langkah prematur atau pencitraan belaka,” ujarnya.
Gibran Masih Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, Wapres Gibran Rakabuming Raka belum memberikan komentar resmi atas usulan yang berkembang. Namun sumber internal menyebut bahwa tim wapres tengah melakukan kajian intensif terhadap kemungkinan penguatan kantor wapres di IKN, termasuk infrastruktur, SDM, hingga aspek keamanan.
Publik kini menanti sikap resmi Gibran. Apakah ia akan menyambut tantangan dari NasDem dan menjadikannya sebagai langkah strategis? Atau akan sejalan dengan PDIP yang mengedepankan pendekatan bertahap dan sistematis?
