Contributor 
Jakarta, 21 Juli 2025 — Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah melalui Kemendag akan mengakselerasi pendirian 80.081 Koperasi Desa (Kopdes) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya konkret untuk memberdayakan ekonomi desa sekaligus memberantas praktik rente dan tengkulak yang selama ini menyandera petani dan pelaku UMKM desa.
Menurut Zulhas, koperasi desa akan menjadi pilar utama dalam sistem distribusi pangan dan keuangan mikro desa yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil. Ia menyebut koperasi sebagai “senjata rakyat” dalam melawan ketergantungan terhadap rentenir yang menjerat dengan bunga tinggi dan sistem yang merugikan.
Masalah Lama: Tengkulak, Rentenir, dan Ketimpangan Ekonomi Desa
Zulhas mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun, rantai distribusi hasil pertanian dan akses pembiayaan desa dikendalikan oleh kelompok-kelompok rente, mulai dari tengkulak di pasar tradisional hingga rentenir berkedok pinjaman pribadi.
“Petani kita kerja keras, tapi untung dinikmati tengkulak. Pelaku UMKM kesulitan pinjam modal, lalu terjebak rentenir yang lintah darat. Negara harus hadir. Itulah mengapa koperasi desa kita bentuk dan perkuat,” ujar Zulhas dalam forum Rapat Koordinasi Nasional di Jakarta, Senin (21/7).
Kopdes: Ekosistem Ekonomi Rakyat yang Terintegrasi
Kementerian Perdagangan menargetkan pembentukan 80.081 Kopdes dalam 3 tahun ke depan. Setiap Kopdes akan difungsikan sebagai:
- Lembaga penyalur bahan pokok dan pupuk bersubsidi, langsung ke tangan petani.
- Pusat pembelian hasil panen dengan harga yang lebih layak, tanpa perantara tengkulak.
- Lembaga pembiayaan mikro dengan sistem syariah atau koperatif, menggantikan peran rentenir.
- Agen digitalisasi dan e-commerce desa, untuk membuka akses pasar yang lebih luas.
Kopdes ini akan bekerjasama dengan BUMDes, dinas koperasi daerah, dan perbankan nasional, serta mendapat dukungan dari platform digital untuk pencatatan transaksi dan distribusi.
Pendekatan Kolaboratif: Pemerintah, Daerah, dan Komunitas
Zulhas menekankan bahwa keberhasilan Kopdes tidak hanya tergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga pada kolaborasi pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan komunitas desa. Ia mendorong kepala daerah untuk proaktif memfasilitasi pembentukan koperasi, sekaligus mendorong generasi muda desa ikut terlibat.
“Koperasi bukan model lama yang mati. Kita hidupkan dengan teknologi baru, manajemen profesional, dan semangat gotong royong,” tegas Ketua Umum PAN itu.
Harapan dan Tantangan
Sejumlah ekonom menyambut baik program ini, menyebutnya sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan desa-kota serta memperkuat daya saing produk lokal. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa pendampingan, transparansi, dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan.
“Tantangannya ada di manajemen. Jangan sampai koperasi hanya papan nama. Harus ada pelatihan SDM dan audit berkala,” ujar ekonom Universitas Padjadjaran, Irwan Wibowo.
Di sisi lain, pelaku UMKM dan petani juga mengaku optimistis, asalkan Kopdes benar-benar aktif dan tidak dikuasai oleh elite desa tertentu.
Suara dari Desa: Optimisme Baru
Di berbagai wilayah, respons masyarakat desa cukup antusias. Salah satunya, Bu Sari, petani cabai dari Garut, Jawa Barat, berharap koperasi bisa membeli hasil panennya dengan harga yang stabil, tanpa harus bergantung pada tengkulak yang kerap memainkan harga.
“Kami hanya ingin hasil kerja kami dihargai. Kalau koperasi bisa bantu, kami siap dukung,” ujarnya.
Menuju Ekonomi Desa Mandiri
Program Kopdes ini menjadi bagian dari misi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam membangun kemandirian ekonomi desa, mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menekan ketimpangan antarwilayah.
Zulhas menegaskan bahwa “ekonomi Indonesia tidak akan kuat kalau ekonomi desa masih lemah.” Ia percaya bahwa koperasi desa bukan hanya jawaban atas rentenir dan tengkulak, tapi juga jalan menuju kedaulatan pangan dan ekonomi nasional.
