Contributor 
Jakarta, Harianjabarcom — Indonesia yang menguasai sekitar 58 persen produksi minyak sawit global dengan volume mencapai 46–51,6 juta ton CPO per tahun kini menghadapi tantangan serius di sektor hulu, terutama pada 40 persen lahan yang dikelola petani swadaya dengan produktivitas rendah.
Kondisi ini mendorong Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia bersama WWF-Indonesia mempercepat transformasi tata kelola sawit nasional melalui Dialog Nasional Kemandirian Pangan 2026 di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Dari total 16,83 juta hektare tutupan sawit nasional, sebagian besar kontribusi produksi masih belum optimal akibat keterbatasan akses petani terhadap bibit unggul, pupuk, pembiayaan, hingga legalitas lahan. Situasi ini dinilai menjadi hambatan utama dalam meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar global yang semakin ketat terhadap isu keberlanjutan.
Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti, menegaskan bahwa sawit tetap menjadi komoditas strategis yang menopang ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, menurutnya, transformasi tata kelola menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan produktivitas dan tekanan pasar global.
“Penguatan tata kelola yang inklusif, transparan, dan akuntabel menjadi kunci untuk menjaga daya saing global sekaligus memastikan kesejahteraan pekebun dan ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah akan memprioritaskan optimalisasi lahan melalui intensifikasi, penyelesaian legalitas lahan petani, serta peningkatan akses terhadap bibit unggul, pupuk, dan skema pembiayaan yang lebih mudah dijangkau.
Sementara itu, CEO WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menekankan bahwa peningkatan produksi tidak harus dilakukan dengan membuka lahan baru. Ia menilai pendekatan berkelanjutan melalui pendampingan petani menjadi solusi utama menjaga keseimbangan antara produksi dan lingkungan.
“Melalui praktik budidaya yang lebih baik, produktivitas dapat ditingkatkan tanpa memperluas lahan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati,” kata Aditya.
Forum dialog yang membahas sektor sawit dari hulu ke hilir ini juga menyoroti masih terbatasnya implementasi program di tingkat lapangan, khususnya dalam hal pendampingan dan akses layanan bagi petani swadaya. Karena itu, hasil pertemuan ini diharapkan tidak berhenti pada rekomendasi, melainkan menghasilkan langkah konkret lintas sektor.
Ke depan, pemerintah menargetkan penguatan program intensifikasi dan pendampingan sebagai strategi utama, agar manfaat industri sawit dapat dirasakan lebih merata oleh petani swadaya tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan.
