Contributor 
Bekasi,Harianjabarcom — Pemerintah memperkuat akurasi data kesejahteraan melalui sistem desil yang diluncurkan pada Februari 2025 dan mulai aktif sejak Mei 2025. Hal itu disampaikan di Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi, Jalan Insinyur H. Juanda, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Senin (20/4/2026).
Kepala Bidang Penanggulangan Masyarakat Miskin, H. Isnaini, S.IP., M.Si., menyatakan pembaruan data dilakukan setiap bulan. Proses ini melibatkan Pusdatin Kementerian Sosial, BPS, pendamping PKH, serta aparatur wilayah. Selain itu, petugas juga melakukan ground check langsung ke lapangan.
“Data desil bisa naik atau turun sesuai kondisi warga. Karena itu, pembaruan rutin sangat penting,” ujar Isnaini.
Data Desil Masyarakat
Berdasarkan data terbaru, desil 1 atau kategori miskin ekstrem tercatat sebanyak 86.134 jiwa. Selanjutnya, desil 2 mencapai 84.173 jiwa dengan kondisi kesejahteraan rendah dan rentan terhadap kenaikan harga.
Sementara itu, desil 3 berjumlah 115.781 jiwa dan tergolong rentan miskin. Desil 4 mencapai 129.498 jiwa dengan penghasilan sekitar Rp1 juta hingga Rp2 juta per bulan. Adapun desil 5 sebanyak 178.990 jiwa berada pada kondisi ekonomi pas-pasan.
Menurut Isnaini, penentuan desil menggunakan 39 indikator. Indikator tersebut mencakup pendapatan, aset, hingga kerentanan ekonomi.
Cara Cek dan Data
Masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Sosial untuk memperbarui data. Warga bisa mengurus perubahan melalui kantor kelurahan.
Selain itu, pengecekan mandiri dapat dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG atau aplikasi Cek Bansos. Warga cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk melihat status desil.
“Jika ada ketidaksesuaian, warga bisa langsung ajukan perbaikan melalui kelurahan,” katanya.
Program Bansos dan Pemberdayaan
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menyalurkan berbagai bantuan kepada desil 1 hingga 5. Bantuan tersebut meliputi sembako, PKH, PBI, bantuan pendidikan, serta bantuan lansia.
Namun demikian, tidak semua yang masuk desil otomatis menerima bansos. Hal ini bergantung pada hasil verifikasi dan kebijakan program. Selain penerima bansos, terdapat juga kategori non-bansos dalam data.
Di sisi lain, pemerintah juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi. Salah satunya melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan langsung tunai (BLT).
“Program ini tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga mendorong masyarakat agar lebih mandiri,” jelas Isnaini.
Dengan sistem yang terintegrasi dan terus diperbarui, pemerintah berharap penyaluran bansos semakin tepat sasaran. Selain itu, langkah ini juga menjadi upaya menekan kemiskinan secara berkelanjutan.
