Contributor 
Jakarta, 21 Juli 2025 — Nama besar Mie Gacoan, salah satu brand kuliner paling populer di Indonesia, tengah diterpa kasus hukum serius. Kepolisian melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah menetapkan Direktur Utama PT Pesta Pora Abadi—perusahaan di balik Mie Gacoan—sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta dan penggunaan merek tanpa izin.
Awal Mula Perselisihan Merek
Permasalahan ini mencuat ketika PT Gacoan Makmur Jaya, sebuah perusahaan kuliner asal Surabaya, melaporkan dugaan pelanggaran merek oleh Mie Gacoan. Mereka mengklaim telah lebih dahulu mendaftarkan dan memiliki hak eksklusif atas merek dagang “Gacoan” secara sah sejak tahun 2020.
Menurut pihak pelapor, penggunaan nama “Gacoan” oleh PT Pesta Pora Abadi tidak memiliki izin dan telah digunakan secara komersial secara luas tanpa persetujuan resmi, sehingga dianggap melanggar hak kekayaan intelektual. Gugatan dilayangkan ke kepolisian pada akhir 2024, dan setelah melalui proses penyelidikan panjang, penyidik akhirnya mengantongi cukup bukti untuk menetapkan seorang pejabat perusahaan sebagai tersangka.
Unsur Pelanggaran & Ancaman Hukum
Kepolisian menyebutkan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen legal, saksi-saksi, serta pendapat ahli di bidang merek dagang. Pihak penyidik menyatakan bahwa Mie Gacoan telah secara komersial menggunakan elemen visual dan nama yang telah lebih dulu didaftarkan oleh pihak pelapor, sehingga memenuhi unsur pelanggaran hak cipta dan merek.
Jika terbukti bersalah, sang direktur dapat dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp 4 miliar. Tak hanya itu, perusahaan juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa penyitaan produk, penghentian operasional sementara, bahkan potensi pencabutan izin usaha.
Tanggapan dari Pihak Mie Gacoan
Dalam konferensi pers yang digelar Senin pagi, pihak manajemen Mie Gacoan menyatakan bahwa mereka akan menghormati proses hukum yang berlangsung, namun menolak tudingan melakukan pelanggaran hak cipta.
“Kami sudah menggunakan nama dan identitas Mie Gacoan jauh sebelum merek tersebut didaftarkan oleh pihak pelapor. Bahkan beberapa cabang kami sudah beroperasi sejak 2018,” ujar kuasa hukum perusahaan.
Lebih lanjut, pihak Mie Gacoan akan mengajukan bukti-bukti pembanding dalam proses hukum untuk membuktikan bahwa mereka merupakan pihak yang lebih dahulu menggunakan merek tersebut dalam praktik bisnis. Mereka juga menyebut bahwa hingga saat ini, kegiatan operasional di seluruh cabang tetap berjalan normal.
Dampak terhadap Bisnis dan Brand
Sebagai salah satu jaringan restoran mie terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 150 cabang aktif di seluruh nusantara, kasus ini jelas berdampak pada reputasi brand Mie Gacoan. Di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat, kepercayaan konsumen sangat menentukan kelangsungan sebuah brand.
Beberapa analis bisnis memperkirakan bahwa jika kasus ini berlarut-larut tanpa penyelesaian hukum yang jelas, perusahaan bisa mengalami penurunan omset, pemutusan kerjasama kemitraan, hingga gugatan perdata dari mitra waralaba.
Namun di sisi lain, kasus ini juga menjadi preseden penting bagi pelaku industri kuliner, bahwa perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) bukan hal sepele. Banyak brand lokal yang tumbuh cepat namun belum memperhatikan legalitas merek, dan rentan tersandung kasus hukum serupa.
Reaksi Publik & Media Sosial
Isu ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial, dengan kata kunci #MieGacoan dan #HakCipta sempat trending di X (Twitter) dan TikTok. Banyak netizen terkejut bahwa brand sebesar Mie Gacoan bisa tersandung masalah hukum yang berkaitan dengan merek.
Sebagian pengguna mempertanyakan mengapa merek sepopuler “Mie Gacoan” bisa tidak terlindungi secara hukum sejak awal. Tak sedikit pula yang menyarankan agar pelaku bisnis, terutama di sektor kuliner, segera mendaftarkan merek dan desainnya secara resmi ke DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual).
