admin 
Berbagai isu politik-hukum terkini mewarnai pemberitaan harianjabar.com sepanjang Senin (14/4/2025) hingga pagi ini. Soal kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Yordania serta KPK melakukan penggeledahan di rumah La Nyalla Mattalitti termasuk berita politik dan hukum yang menarik perhatian pembaca.
Beberapa isu politik dan hukum yang menarik perhatian publik di antaranya, 70% publik ternyata tak tahu soal revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), DPR memanggil Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) terkait kasus dokter PPDS yang memperkosa keluarga pasien, KPK menggeledah kediaman Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di Kawasan Wisma Permai Barat Mulyorejo Surabaya, MUI Minta Prabowo mengkaji ulang rencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia, serta pernyataan Puan Maharani yang mengatakan PDIP siap membantu pemerintah setelah pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.
Berikut lima isu terkini soal politik dan hukum di indonesia:
1. Prabowo dan Raja Abdullah Teken 4 Kerja Sama Penting di Yordania
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein melakukan penandatanganan empat nota kesepahaman (MoU) strategis antara Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiyah. Penandatanganan berlangsung di Istana Al Husseiniya, Amman, Senin (14/4/2025).
Dalam suasana penuh semangat, momen ini menjadi langkah penting untuk mempererat hubungan bilateral dan memperluas kerja sama konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat kedua negara.
Kesepakatan ini mencerminkan komitmen bersama untuk menciptakan stabilitas kawasan dan pembangunan berkelanjutan.
2. 70 Persen Publik Tak Tahu Revisi KUHAP, Puan: Sidangnya Belum Mulai
Ketua DPR Puan Maharani menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyebut 70,3% masyarakat belum mengetahui soal revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) juga menjadi salah satu isu politik-hukum terkini di harianjabar.com. Menurut Puan, kondisi tersebut wajar karena DPR belum memulai pembahasan resmi terkait revisi KUHAP.
“Sidangnya belum mulai. Kami baru akan masuk dalam sidang pada 17 April mendatang. Jadi, saat ini belum ada pembahasan,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Senin (14/4/2025).
Puan menjelaskan, sejauh ini DPR, khususnya Komisi III, baru sebatas mendengarkan masukan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait, tanpa membahas substansi revisi KUHAP. “Kalau pun ada pertemuan, itu masih sebatas menerima masukan, belum membahas substansi revisi,” tegasnya terkait pembahasan revisi KUHAP.
3. Kasus Pemerkosaan Dokter PPDS, DPR Panggil RSHS dan Unpad
Komisi X DPR bergerak cepat menyikapi kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di RSUP Hasan Sadikin (RSHS) Bandung terhadap pendamping pasien. RSHS dan Universitas Padjadjaran (Unpad) akan dipanggil ke Senayan untuk dimintai klarifikasi.
Anggota Komisi X DPR Melly Goeslaw mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pertemuan langsung dengan manajemen RSHS dan Unpad pada Senin (14/4/2025) malam di Bandung. Setelah pertemuan itu, DPR akan memanggil kedua institusi ke Jakarta dalam waktu dekat.
4. Rumah La Nyalla Mattalitti Digeledah, KPK Tidak Temukan Apa pun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan pada kediaman Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti di Kawasan Wisma Permai Barat Mulyorejo Surabaya. Hasilnya, KPK tidak menemukan bukti apa pun terkait dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur.
“Setelah dilakukan penggeledahan baik di rumah blok LL nomor 39 dan di rumah yang di belakang tidak ditemukan sama sekali barang-barang yang berkaitan dengan kasusnya Pak Kusnadi. Tidak ditemukan dan tidak ada,” kata perwakilan keluarga La Nyalla Mattalitti, Rahmad Amrullah kepada wartawan, Senin (14/4/2025).
5. MUI Minta Prabowo Kaji Ulang Rencana Evakuasi 1.000 Warga Gaza ke RI
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang rencana mengevakuasi 1.000 warga Palestina korban kekejaman Israel di Gaza ke Indonesia.
“Presiden sudah mengeluarkan pandangan tentang evakuasi, tetapi menimbulkan kontroversi. Kontroversi ini kalau dibiarkan, ini menjadi benih-benih meretaknya konsolidasi,” ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim di Jakarta, Senin (14/4/2025).
Sudarnoto memandang evakuasi 10.000 warga Gaza ke luar negeri, termasuk Indonesia justru malah kontraproduktif dengan upaya kemerdekaan Palestina.
