Contributor 
Bandung – Predikat Bandung sebagai kota termacet di Indonesia menjadi sorotan publik, termasuk para pejabat dan aparat terkait. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Farhan dan Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Bayu Catur Prabowo turut angkat bicara, mengungkap sejumlah faktor penyebab kemacetan yang kian parah di Kota Kembang.
Menurut Farhan, kemacetan di Bandung bukan semata akibat banyaknya kendaraan, tetapi juga karena minimnya transportasi publik yang andal dan keterbatasan ruang jalan. Ia menyoroti pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan serta belum optimalnya sistem transportasi massal.
“Bandung ini ibarat cangkir kecil yang diisi air terlalu banyak. Kendaraan bertambah, tapi infrastruktur tak berkembang signifikan. Apalagi masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi karena belum percaya pada transportasi publik,” ujar Farhan, Rabu (10/7/2025).
Senada dengan Farhan, Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Bayu Catur Prabowo menyebut kemacetan di Bandung dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kepadatan kendaraan harian, tata kota yang tidak ramah kendaraan besar, hingga kurangnya kesadaran pengguna jalan.
“Bukan hanya jumlah kendaraan, tapi juga perilaku berkendara yang kurang tertib. Banyak pengendara parkir sembarangan, melawan arus, dan tidak disiplin. Ini menambah beban lalu lintas,” ungkap Bayu.
Ia juga menambahkan, Polrestabes Bandung terus melakukan upaya pengendalian lalu lintas, termasuk rekayasa jalan, penertiban parkir liar, hingga kampanye tertib lalu lintas. Namun, menurutnya, peran semua pihak sangat dibutuhkan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.
Sementara itu, berdasarkan laporan terbaru yang dirilis oleh sebuah lembaga pemantau lalu lintas global, Bandung menempati posisi pertama sebagai kota termacet di Indonesia, mengalahkan Jakarta dan Surabaya. Data tersebut diambil berdasarkan rata-rata waktu tempuh dan tingkat kepadatan kendaraan di jam sibuk.
Farhan menegaskan, solusi jangka panjang adalah menghadirkan transportasi publik yang terintegrasi dan nyaman, seperti LRT atau BRT, serta pembatasan kendaraan pribadi melalui sistem ganjil genap atau electronic road pricing (ERP).
“Kalau tidak ada intervensi serius, bukan tidak mungkin Bandung akan jadi kota dengan beban mobilitas terburuk di Asia Tenggara,” katanya.
