Contributor 
Yerusalem, HarianJabar.com Agustus 2025 — Beberapa organisasi kemanusiaan yang berbasis di Yerusalem mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap langkah baru oleh otoritas Israel yang menghalangi penggalangan dana bagi Gaza, di tengah krisis kelaparan dan kekhawatiran global akan kondisi sipil yang memburuk.
Keterhalangan Donasi & Hambatan Birokrasi
Sejak Maret 2025, Israel menerapkan peraturan ketat yang mewajibkan organisasi internasional dan lokal untuk mendaftarkan diri secara detil, termasuk menyertakan daftar donor dan seluruh staf Palestina, demi “penyaringan keamanan”. Banyak organisasi yang menolak menyerahkan data ini karena rawan mengekspos identitas dan mengancam keamanan staf mereka. Akibatnya, sebagian besar bantuan yang telah disiapkan masih terkatung-katung di gudang.
Menurut laporan, lebih dari 60 permintaan masuk bantuan ditolak hanya dalam bulan Juli, karena organisasi tersebut dinyatakan “tidak berwenang” oleh otoritas Israel. Sementara itu, banyak bantuan bernilai jutaan dolar, termasuk ribuan ton makanan dan obat-obatan, telah terhambat di perbatasan, sementara warga Gaza terancam kelaparan.
Ketegangan antara Keamanan dan Kemanusiaan
Pemerintah Israel membela kebijakan ini sebagai upaya melindungi bantuan dari disalahgunakan oleh Hamas, dan menunjukkan bahwa sekitar 300 truk bantuan tetap diperbolehkan masuk Gaza setiap harinya melalui mekanisme tertentu.
Namun, kontra dari kalangan kemanusiaan sangat tegas. Organisasi seperti Oxfam dan Médecins Sans Frontières (MSF) menuduh kebijakan ini sebagai bentuk “weaponization of aid” — penggunaan bantuan sebagai alat kontrol dan politik — yang melanggar prinsip dasar keadilan dan independensi.
Wajah Krisis Kemanusiaan dan Suara Aktivis
Staf di lapangan menggambarkan situasi ini melalui kisah yang memilukan:
“Bantuan senilai jutaan dolar—termasuk beras yang bisa untuk jutaan porsi makan—tergantung tanpa jalan keluar di dekat pintu perbatasan,” ujar seorang koordinator lapangan dari Anera.
“Anak-anak dan lansia kini meninggal karena kelaparan,” tambah seorang relawan MSF, menggambarkan dampak nyata kebijakan ini.
Refleksi Diplomasi Kemanusiaan
Kebijakan ini menimbulkan dilema: antara kebutuhan menjaga keamanan versus urgensi menyelamatkan nyawa. Langkah etik, yang seharusnya lebih mudah bila terbuka, kini terhambat oleh lingkaran regulasi dan kekhawatiran politik—sementara rakyat sipil menjadi pihak yang paling menderita.
