Contributor 
Jakarta, HarianJabar.com 4 September 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akhirnya buka suara menanggapi gelombang kritik publik terkait rencana tunjangan rumah dinas anggota dewan yang mencapai Rp 70 juta per bulan. Dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPRD DKI, perwakilan dewan turun langsung menemui massa dan menyatakan kesediaannya untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.
Massa Tuntut Transparansi dan Prioritas Anggaran
Aksi demonstrasi yang digerakkan oleh aliansi mahasiswa, LSM, dan warga Jakarta itu berlangsung tertib namun tegas. Mereka membawa berbagai spanduk bertuliskan “Uang Rakyat Bukan untuk Foya-Foya” dan “Prioritaskan Kebutuhan Rakyat, Bukan Tunjangan Dewan.”
Koordinator aksi, Raka Prasetya, dalam orasinya menyampaikan bahwa kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan sosial.
“Ketika warga masih bergulat dengan harga pangan dan transportasi, DPRD justru mengajukan tunjangan rumah yang tidak masuk akal,” tegas Raka.
DPRD DKI Terbuka untuk Evaluasi
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, turun langsung menemui demonstran. Ia menegaskan bahwa DPRD mendengar aspirasi warga dan akan membahas ulang usulan tunjangan tersebut dalam rapat anggaran mendatang.
“Kami berterima kasih atas partisipasi publik. Evaluasi pasti dilakukan. Tidak ada keputusan yang final tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat,” kata Zita di hadapan massa.
Zita juga menambahkan bahwa anggaran masih berada dalam tahap pembahasan di Badan Anggaran (Banggar), dan belum ditetapkan secara resmi. Oleh karena itu, menurutnya, ruang dialog masih terbuka lebar.
Sorotan Publik terhadap Keadilan Sosial
Wacana tunjangan rumah senilai Rp 70 juta itu sebelumnya ramai dibicarakan usai dokumen usulan anggaran DPRD DKI tersebar di media sosial. Banyak pihak menilai jumlah tersebut tidak mencerminkan semangat efisiensi, terutama di tengah tekanan ekonomi warga pascapandemi dan ketimpangan akses perumahan yang masih tinggi di ibu kota.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Haryo Putranto, menyebut langkah evaluasi oleh DPRD merupakan sinyal positif.
“Transparansi dan respons terhadap kritik publik harus menjadi standar baru bagi wakil rakyat. Ini momen untuk memperkuat kepercayaan publik yang mulai terkikis,” ujarnya.
Langkah Selanjutnya
Dengan adanya janji evaluasi, masyarakat kini menanti tindak lanjut konkret dari DPRD DKI. Rapat-rapat terbuka dan pelibatan publik dalam pengawasan anggaran menjadi harapan berikutnya agar kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada rakyat.
