Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menginstruksikan Dinas Pendidikan dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi bangunan sekolah yang dinilai rawan roboh. Instruksi ini dikeluarkan setelah sejumlah kasus atap sekolah ambruk di beberapa daerah menimbulkan kekhawatiran masyarakat.
Menurut Ridwan, keselamatan siswa dan tenaga pendidik adalah prioritas utama. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menunggu adanya korban sebelum melakukan tindakan nyata.
“Sekolah adalah tempat anak-anak kita menimba ilmu, bukan tempat yang membahayakan. Saya sudah perintahkan agar dilakukan pemetaan ulang dan evaluasi segera terhadap semua sekolah yang berpotensi roboh,” kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kamis (11/9/2025).
Kondisi Bangunan Sekolah Masih Jadi PR
Sejumlah laporan menunjukkan masih banyak sekolah di Jawa Barat yang bangunannya sudah tua dan belum mendapatkan perbaikan. Beberapa sekolah bahkan masih menggunakan ruang kelas darurat. Kondisi ini dikhawatirkan membahayakan keselamatan siswa, terutama saat musim hujan dengan curah tinggi.
Ridwan menambahkan, Pemprov Jabar akan mengalokasikan anggaran khusus untuk rehabilitasi sekolah yang masuk kategori rawan roboh. Program ini akan diprioritaskan mulai tahun anggaran 2026 dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah.
Evaluasi Hingga Tingkat Desa
Instruksi gubernur ini tidak hanya berlaku untuk sekolah di kota besar, tetapi juga hingga pelosok desa. Pemerintah kabupaten/kota diminta aktif melakukan pendataan dan melaporkan kondisi bangunan ke Dinas Pendidikan Provinsi.
“Jangan sampai hanya sekolah di perkotaan yang diperhatikan. Justru sekolah di daerah terpencil seringkali kondisinya lebih memprihatinkan. Evaluasi harus menyeluruh,” tegasnya.
Dukungan DPRD dan Masyarakat
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi, menyambut baik langkah gubernur. Menurutnya, pendidikan tidak hanya soal kurikulum, tetapi juga sarana prasarana yang layak.
“Kami di DPRD siap mendukung anggaran untuk rehabilitasi sekolah. Kalau bangunannya tidak aman, proses belajar pun terganggu,” ujarnya.
Sementara itu, orang tua murid berharap program ini segera direalisasikan. Sari (38), warga Kabupaten Tasikmalaya, mengaku cemas setiap kali anaknya bersekolah.
“Ruang kelas anak saya kayunya sudah lapuk, kalau hujan bocor. Kami takut kalau tiba-tiba ambruk. Semoga pemerintah cepat bertindak,” katanya.
Instruksi Gubernur Jawa Barat ini menjadi sinyal penting bahwa pemerintah daerah serius memperhatikan keselamatan dunia pendidikan. Namun, tantangan besar masih menanti: keterbatasan anggaran, birokrasi yang panjang, serta kebutuhan rehabilitasi yang jumlahnya tidak sedikit.
Masyarakat pun berharap, evaluasi ini tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata demi keselamatan generasi penerus bangsa.
