Bekasi, HarianJabar.com – Maskapai penerbangan pelat merah Garuda Indonesia menyesalkan insiden tidak menyenangkan yang menimpa salah satu penumpangnya, Iskandar, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sumatra Utara. Politikus tersebut dipaksa turun oleh aparat kepolisian saat hendak terbang dari Bandara Kualanamu, Medan, menuju Jakarta pada Rabu (15/10/2025).
Baca Juga:
bojan hodak jadi kandidat pelatih timnas
Aksi intervensi penegak hukum yang terjadi di area steril penerbangan tersebut menimbulkan kontroversi. Aparat disebut melakukan salah tangkap terhadap Iskandar setelah ia naik ke dalam pesawat Garuda Indonesia.
Garuda Sampaikan Permohonan Maaf
Corporate Secretary Garuda Indonesia, Cahyadi Indrananto, menegaskan perusahaan telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Iskandar atas ketidaknyamanan yang dialaminya.
“Garuda Indonesia menyesalkan terjadinya insiden yang menyebabkan ketidaknyamanan penumpang kami. Pasca-kejadian, kami langsung memohon maaf kepada penumpang yang bersangkutan atas ketidaknyamanan yang beliau alami,” ujar Cahyadi dalam pernyataannya, Selasa (21/10/2025).
Tidak hanya permohonan maaf, manajemen Garuda juga memberikan pendampingan penuh. Cahyadi menyebut pendampingan diberikan sejak di Bandara Kualanamu hingga Iskandar tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta.

“Garuda Indonesia saat itu juga langsung memberikan pendampingan kepada penumpang tersebut selama penerbangan, dan setibanya di Bandara Soekarno-Hatta,” tambahnya.
Hingga kini, Garuda terus menjalin komunikasi intensif dengan Iskandar guna memastikan penjelasan menyeluruh terkait insiden diterima dengan baik.
Reaksi Keras Partai Nasdem
Secara terpisah, Partai Nasdem mengecam keras tindakan arogan aparat kepolisian. Anggota DPR RI, Muslim Ayub, menilai langkah sigap Garuda Indonesia yang menolak intervensi aparat sudah tepat. Pesawat yang berada dalam fase sterile area harus bebas dari intervensi non-otoritas penerbangan sipil.
“Garuda Indonesia sudah benar menolak intervensi karena pesawat berada dalam fase sterile area. Justru aparat yang menginjak-injak hukum dengan alasan kekuasaan. Ini tindakan liar yang mencoreng wibawa institusi,” tegas Muslim dalam keterangan tertulis, Jumat (17/10/2025).
Politisi Nasdem itu juga mendesak Kapolri untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada aparat yang terlibat, serta mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat koordinasi lintas sektor. Tujuannya agar area penerbangan sipil benar-benar steril, terhindar dari intervensi tidak sah, dan memastikan kenyamanan serta keamanan penumpang.
