Karawang, HarianJabar.com – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa sekitar 40 persen dana bantuan sosial (bansos) diduga tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan oleh ketidaksinkronan data antarinstansi pemerintah pusat dan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat kunjungannya ke Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Desa Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Selasa (21/10/2025) petang.
“Selama ini banyak bantuan-bantuan pemerintah, itu ditengarai bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) itu tidak tepat sasaran. Bukan semua ya, ada sebagian yang tidak tepat sasaran,” ujar Gus Ipul saat diwawancara awak media usai kunjungan di Puskesos Desa Margakaya.
Penyebab Ketidaktepatan Sasaran Bansos
Menurut Gus Ipul, ketidaktepatan sasaran bantuan sosial ini terutama disebabkan oleh masalah data yang tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Data yang belum terintegrasi dengan baik membuat sebagian keluarga penerima manfaat yang sebenarnya tidak berhak tetap menerima bantuan.
Hal ini menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan program-program sosial, khususnya yang menyangkut kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.

Puskesos Sebagai Solusi Pengelolaan Data
Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul menilai keberadaan Puskesos di Desa Margakaya sebagai salah satu terobosan penting untuk memperbaiki manajemen data penerima bantuan sosial. Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis masyarakat, diharapkan bantuan dapat tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh yang membutuhkan.
“Puskesos ini menjadi jembatan penting antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, kita bisa memperbaiki distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran,” ungkapnya.
Komitmen Pemerintah
Menteri Sosial menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dalam sistem data dan distribusi bantuan sosial. Pemerintah juga mendorong agar seluruh daerah memperkuat peran Puskesos sebagai pusat pengelolaan kesejahteraan sosial di tingkat desa atau kelurahan.
Gus Ipul berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat lebih optimal untuk meminimalisir kebocoran dan memastikan bantuan sosial benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan.
