New York, HarianJabar.com– Presiden Kolombia, Gustavo Petro, membuat gebrakan di Sidang Umum PBB ke-80 dengan pidato yang menyoroti kebijakan Amerika Serikat dan NATO. Petro menuduh kedua pihak tersebut “membunuh demokrasi dan menyebarkan tirani di seluruh dunia.”

Tuduhan Terhadap AS dan NATO
Dalam pidatonya, Petro menekankan bahwa kebijakan luar negeri AS dan NATO telah menimbulkan dominasi dan kekerasan di berbagai negara, termasuk kawasan Karibia dan Amerika Latin. Ia menilai bahwa kebijakan perang narkoba, yang selama ini dianggap sebagai upaya melawan perdagangan narkotika, justru digunakan sebagai alat untuk menekan dan mengontrol negara-negara di Selatan.
“Dari Washington dan NATO, demokrasi dibunuh, dan tirani dihidupkan kembali,” tegas Petro di hadapan delegasi PBB.
Usulan Pasukan Internasional
Petro juga mengusulkan pembentukan pasukan internasional yang tidak berada di bawah Dewan Keamanan PBB, melainkan melalui keputusan Majelis Umum. Tujuannya adalah melindungi rakyat Palestina dari apa yang ia sebut sebagai “genosida” yang sedang berlangsung, mengingat diplomasi tradisional dinilai gagal.
Reaksi Internasional
Pidato Petro memicu reaksi keras dari delegasi Amerika Serikat, yang memilih meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk protes. Pernyataan ini menambah ketegangan dalam hubungan internasional dan menyoroti perbedaan pandangan yang tajam mengenai isu global, terutama konflik Israel-Palestina.
Komitmen Kolombia terhadap Palestina
Langkah Petro tidak hanya retorika. Sebelumnya, ia membuka kedutaan Kolombia di Ramallah, mendukung tindakan hukum terhadap Israel di Mahkamah Internasional, dan bahkan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada Mei 2025. Semua langkah ini menegaskan solidaritas Kolombia terhadap Palestina di bawah kepemimpinan Petro.
