Contributor 
Bandung –
Ketegangan baru terjadi antara eksekutif dan legislatif di Jawa Barat. Ketua DPRD Jabar dari PDIP, Ono Surono, menyatakan sikap tegasnya dengan menolak dukungan terhadap sejumlah terobosan Gubernur Dedi Mulyadi, dengan alasan ketiadaan peran DPRD dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Awalnya Mendukung, Kini Menolak
Ono mengungkap bahwa awalnya ia dan DPRD Jabar memberikan dukungan terhadap program-program Gubernur. Namun hal tersebut berubah 180 derajat ketika DPRD merasa terpinggirkan dan tidak dilibatkan sama sekali. Menurutnya, alasan birokrasi yang lambat dijadikan dalih oleh eksekutif untuk tidak mengajak dewan berdiskusi.
“Kalau semua dijalankan tanpa melibatkan DPRD dengan alasan prosedur dianggap lambat, lalu fungsi kami sebagai dewan ini untuk apa?” ungkap Ono dengan nada kecewa.
Kasus Transparansi Anggaran: Rp6 Miliar Pendidikan Karakter
Konflik memuncak saat Gubernur dikabarkan mengalokasikan dana APBD sebesar Rp6 miliar untuk program pendidikan karakter militer bagi siswa bermasalah—tanpa dibahas DPRD. Ono sebagai Wakil Ketua DPRD memprotes keras:
“Alokasi anggaran itu tidak pernah dibahas bersama kami… konsep dan teknisnya pun kami tidak tahu”
DPRD Jabar kini bakal memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk menelusuri dasar hukum dan proses penganggarannya.
Kritik Terhadap Pendekatan Eksekutif
Sebelumnya, Ono juga menyoroti langkah Gubernur dalam menangani masalah banjir, seperti pembongkaran dan penyegelan bangunan wisata. Meski pada awalnya ia mengapresiasi tindakan tegas itu, Ono kemudian mendesak pemerataan penegakan hukum di wilayah lain agar tidak terkesan tebang pilih.
Reaksi Publik & Isu Representasi Lokal
Pernyataan Ono memancing reaksi publik terkait keterwakilan lokal, dengan netizen mempertanyakan, “Kenapa Ketua DPRD Jabar bukan orang Sunda?”. Pertanyaan ini mencerminkan harapan adanya pemimpin legislatif yang lebih mewakili identitas budaya dan aspirasi masyarakat setempat.
Dinamika Politik Lokal yang Panas
Perseteruan antara Ketua DPRD dan Gubernur ini membuka babak baru dalam dinamika politik Jawa Barat. DPRD menegaskan posisi pengawasan dan pengecekan wajib dijalankan demi tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, Gubernur dinilai memilih eksekusi cepat, meski menimbulkan kritik soal prosedur dan partisipasi.
Akan menarik menjadi perhatian, apakah konflik ini akan mereda lewat dialog dan koordinasi, atau justru memperuncing pertikaian jelang agenda politik daerah yang lebih besar.
