Contributor 
Bangkok–Phnom Penh, 25 Juli 2025 — Konflik bersenjata kembali membara di kawasan Asia Tenggara. Dua negara bertetangga, Thailand dan Kamboja, terlibat dalam bentrok militer intens yang melibatkan jet tempur, roket, dan serangan artileri di wilayah perbatasan. Insiden ini menimbulkan keprihatinan serius dari masyarakat internasional yang khawatir akan dampak kemanusiaan dan stabilitas kawasan.
Latar Belakang Ketegangan: Masalah Lama yang Terus Membara
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja bukan hal baru. Konflik ini berakar pada sengketa wilayah perbatasan, terutama di sekitar kawasan Candi Preah Vihear, situs warisan dunia UNESCO yang telah lama menjadi sumber perselisihan teritorial.
Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2013 menyatakan bahwa wilayah sekitar candi tersebut berada di bawah kedaulatan Kamboja, sebagian kalangan di Thailand masih menolak keputusan tersebut. Sengketa ini semakin membara setelah adanya insiden patroli bersenjata dan tudingan pelanggaran batas wilayah yang terus terjadi sepanjang tahun 2024 hingga pertengahan 2025.
Eskalasi Terbaru: Jet Tempur & Roket Membelah Langit Perbatasan
Pada pekan ini, ketegangan meningkat menjadi konflik terbuka. Pihak militer Kamboja menuduh Thailand melancarkan serangan udara di wilayah Oddar Meanchey. Sebagai respons, Kamboja menembakkan roket ke arah posisi tentara Thailand di Provinsi Surin.
Saksi mata melaporkan dentuman keras dan suara jet tempur yang menderu di atas pemukiman warga. Penduduk sipil di kedua sisi perbatasan mulai mengungsi karena takut menjadi korban serangan silang.
“Kami tidak tahu siapa yang memulai, yang jelas malam-malam kami tidak bisa tidur karena suara ledakan,” ujar Sitha, warga perbatasan di sisi Kamboja.
Dampak Langsung: Warga Sipil Mengungsi, Korban Mulai Berjatuhan
Menurut laporan awal dari lembaga kemanusiaan lokal, setidaknya 13 orang terluka dan ribuan warga sipil diungsikan dari zona konflik. Sekolah dan pasar ditutup. Layanan publik lumpuh. Warga sipil menjadi korban utama dalam eskalasi militer ini.
Pemerintah Thailand dan Kamboja saling menuding sebagai pihak yang memulai serangan. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi tentang siapa yang lebih dahulu melakukan tindakan ofensif bersenjata.
Sikap Pemerintah: Retorika Panas atau Upaya Damai?
- Perdana Menteri Thailand, Jakkapong Narongchai, menyatakan bahwa negaranya hanya melakukan “pertahanan terbatas” setelah pasukan Kamboja dianggap melintasi batas wilayah secara ilegal.
- Di sisi lain, Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menyebut tindakan Thailand sebagai “provokasi berbahaya” dan menyerukan solidaritas nasional untuk mempertahankan kedaulatan.
Kedua negara telah memanggil duta besar masing-masing untuk memberikan klarifikasi, namun belum ada pembicaraan damai resmi yang dijadwalkan.
Reaksi Dunia Internasional: ASEAN Diminta Bertindak
Beberapa negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, mendesak Thailand dan Kamboja untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan.
Juru bicara ASEAN menyatakan bahwa konflik bersenjata ini bertentangan dengan semangat Piagam ASEAN yang menjunjung tinggi penyelesaian damai atas segala bentuk sengketa antarnegara.
“Kawasan ini tidak boleh kembali ke masa penuh konflik. ASEAN harus menjadi penengah aktif,” kata Duta Besar Indonesia untuk ASEAN.
Sementara itu, PBB melalui Sekjen António Guterres juga telah menyatakan keprihatinan dan menyerukan gencatan senjata segera.
Ketegangan Regional atau Ambisi Politik Domestik?
Sejumlah pengamat menilai bahwa eskalasi militer ini bisa jadi juga dipicu oleh dinamika politik dalam negeri kedua negara. Thailand dan Kamboja sama-sama tengah menghadapi tekanan politik, ekonomi, dan tuntutan reformasi.
Konflik luar negeri kerap dimanfaatkan untuk menyatukan dukungan nasional di tengah situasi dalam negeri yang sulit.
“Saat pemilu mendekat atau pemerintahan tidak stabil, konflik perbatasan kerap dijadikan alat pengalihan isu,” kata analis politik Asia Tenggara, Dr. Chatri Sutthisan.
Masa Depan Perdamaian Masih Terbuka
Meski situasi di lapangan memanas, peluang dialog damai masih terbuka. ASEAN, PBB, dan komunitas internasional diharapkan dapat segera memfasilitasi gencatan senjata dan dialog diplomatik.
Kedua negara memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas kawasan, terutama dalam bidang perdagangan, pariwisata, dan hubungan lintas budaya yang telah terjalin lama.
Selagi peluru masih bisa dihentikan dan diplomasi belum tertutup, harapan bagi perdamaian tetap hidup di antara dentuman senjata.
