Mahathir Desak Anwar Ibrahim Mundur: Krisis Kepercayaan di Tengah Gejolak Politik Malaysia

KUALA LUMPUR – 23 Juli 2025 Mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, menyerukan agar Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengundurkan diri dari jabatannya. Desakan ini muncul di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi pemerintah, mulai dari tekanan ekonomi hingga ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan saat ini.

Dalam konferensi pers yang digelar di Putrajaya, Mahathir menyampaikan pandangannya secara terbuka, menilai bahwa janji reformasi yang digaungkan Anwar belum menunjukkan hasil signifikan. Ia juga mengangkat isu meningkatnya biaya hidup dan stagnasi ekonomi nasional.

“Sudah lebih dari dua tahun sejak pemerintahan ini dibentuk, tapi rakyat belum merasakan perubahan nyata. Saya menyampaikan ini bukan karena kepentingan pribadi, tapi karena keprihatinan terhadap kondisi negara,” ujar Mahathir.

Respons Pemerintah

Menanggapi pernyataan tersebut, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjalankan mandat rakyat dan melanjutkan agenda reformasi secara bertahap. Dalam pernyataan resminya, Anwar menekankan bahwa kritik adalah bagian dari dinamika demokrasi.

“Saya menghargai pandangan siapa pun, termasuk Tun Mahathir. Namun, kami fokus pada kerja nyata, bukan polemik. Pemerintahan ini berkomitmen mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan jangka panjang,” kata Anwar dalam wawancara singkat usai menghadiri forum ekonomi nasional.

Konteks dan Analisis

Pernyataan Mahathir menambah dinamika dalam politik Malaysia yang memang tengah mengalami fase transisi. Mahathir, yang pernah dua kali menjabat sebagai Perdana Menteri, dikenal sebagai tokoh berpengaruh dan vokal terhadap arah kebijakan negara. Meskipun hubungan antara Mahathir dan Anwar telah lama diwarnai ketegangan, pengamat menilai kritik kali ini perlu dilihat dalam konteks demokrasi yang sehat.

Pengamat politik dari Universitas Malaya, Prof. Dr. Azmi Hassan, menilai desakan Mahathir sebaiknya dipahami sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kekuasaan, bukan sekadar rivalitas pribadi.

“Dalam sistem demokrasi, kritik dari tokoh senior seperti Mahathir sah-sah saja. Tapi pada akhirnya, rakyatlah yang menilai efektivitas kepemimpinan, bukan sekadar opini elite politik,” ujarnya.

Suara Publik dan Masa Depan Politik Malaysia

Reaksi publik atas desakan Mahathir pun beragam. Sebagian menilai kritik tersebut sebagai refleksi keresahan masyarakat, sementara yang lain memandangnya sebagai upaya mengganggu stabilitas politik.

Lembaga riset independen Merdeka Center mencatat dalam survei terbarunya bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Anwar masih berada di angka 52%, meskipun ada tren penurunan dibandingkan tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menaruh harapan, namun juga menuntut percepatan perubahan.

Desakan Mahathir terhadap Anwar mencerminkan tantangan besar dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berpihak pada rakyat. Apakah ini akan menjadi momen refleksi atau justru memicu konflik politik baru, waktu dan suara rakyatlah yang akan menjawabnya.