Contributor 
Jakarta, HarianJabar.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rincian penempatan anggaran besar dalam program Mandatory Spending Berdasarkan Gainsharing (MBG) sebesar Rp335 triliun pada tahun anggaran mendatang. Dari total anggaran tersebut, sektor pendidikan mendapat alokasi tertinggi, yakni mencapai Rp223 triliun.
Pemaparan ini disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan DPR sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Apa Itu MBG?
MBG (Mandatory Based on Gainsharing) adalah pendekatan penganggaran yang mewajibkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan sebagian penerimaan negara ke sektor-sektor prioritas dengan prinsip “berbagi hasil” kepada daerah atau kementerian/lembaga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor-sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan.
Empat Lokasi Anggaran MBG:
Dalam presentasinya, Sri Mulyani merinci empat sektor utama yang menjadi lokasi penempatan anggaran MBG sebesar Rp335 triliun, yaitu:
- Pendidikan – Rp223 triliun
Menjadi prioritas utama, anggaran ini diarahkan untuk:- Penguatan kualitas guru dan tenaga kependidikan
- Pembangunan sarana dan prasarana sekolah
- Digitalisasi pendidikan
- Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu
- Kesehatan – Rp40 triliun
Difokuskan pada:- Penguatan layanan primer
- Penanganan stunting
- Dukungan BPJS Kesehatan dan fasilitas layanan dasar
- Infrastruktur – Rp50 triliun
Dialokasikan untuk:- Pembangunan dan rehabilitasi jalan daerah
- Air bersih dan sanitasi
- Infrastruktur pendukung ekonomi lokal
- Perlindungan Sosial – Rp22 triliun
Digunakan untuk:- Bantuan sosial tunai
- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Bantuan pangan dan subsidi energi untuk kelompok rentan
Transparansi dan Efektivitas Jadi Kunci
Sri Mulyani menekankan bahwa anggaran MBG bukan hanya soal angka besar, tetapi juga efektivitas dan dampak nyata bagi masyarakat. Ia meminta agar kementerian dan pemerintah daerah yang menerima anggaran ini benar-benar mengoptimalkan penggunaan dana dan memastikan tidak ada pemborosan atau penyalahgunaan.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran ini kembali dalam bentuk manfaat langsung bagi rakyat,” ujarnya.
Respons DPR dan Pengamat
Sejumlah anggota dewan mengapresiasi penempatan anggaran terbesar di sektor pendidikan, tetapi mengingatkan agar pengawasan terhadap implementasi di lapangan diperkuat. Pengamat anggaran juga menyoroti perlunya sinkronisasi antara pusat dan daerah, agar program tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
Dengan alokasi MBG mencapai Rp335 triliun, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk membenahi sektor-sektor krusial. Namun, seperti kata Sri Mulyani, “Uang besar hanya bermanfaat jika dikelola dengan bijak dan berpihak pada rakyat.”
