Contributor 
WASHINGTON, D.C., HarianJabar.com — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menarik perhatian publik internasional setelah mengusulkan agar Washington dapat memiliki secara permanen lahan pangkalan militer AS di Korea Selatan, yang selama ini hanya disewa berdasarkan perjanjian bilateral.
Usulan itu disampaikan Trump dalam pertemuan dengan Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, di Gedung Putih pada 25 Agustus 2025. Dalam pernyataannya, Trump menyebut bahwa AS telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk membangun fasilitas militer di Korea dan layak memiliki kepemilikan penuh atas sebagian lahannya.
“Kami membangun pangkalan yang sangat besar. Korea membantu, tapi kami ingin kepemilikan, bukan hanya menyewa,” ujar Trump dalam sesi tertutup yang dikutip sejumlah media internasional.
Status Lahan di Bawah Perjanjian SOFA
Pangkalan militer AS di Korea Selatan saat ini berdiri di atas lahan milik pemerintah Korea, sesuai dengan Status of Forces Agreement (SOFA) yang telah berlaku selama puluhan tahun. Perjanjian ini memungkinkan AS menempatkan pasukan dan peralatan militer di wilayah Korea Selatan tanpa memiliki hak atas tanahnya.
Usulan Trump tersebut memunculkan tanda tanya besar: apakah permintaan ini merupakan bagian dari strategi diplomasi jangka panjang atau pendekatan transaksional yang dapat memicu ketegangan dalam aliansi keamanan?
Respon Hati-hati dari Seoul
Pemerintah Korea Selatan sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi atas usulan tersebut. Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa ide kepemilikan permanen lahan oleh AS bisa dianggap sensitif di mata publik Korea Selatan, yang menjunjung tinggi kedaulatan atas tanah mereka.
“Aliansi militer tidak seharusnya berujung pada pengalihan kedaulatan,” ujar Kim Hyun-woo, analis pertahanan dari Hankuk University. “Jika tidak hati-hati, ini bisa menjadi preseden yang memicu penolakan publik terhadap kehadiran militer asing.”
Antara Strategi dan Taktik Kampanye
Sebagian kalangan menilai pernyataan Trump juga tak bisa dilepaskan dari dinamika politik domestik menjelang pemilihan presiden AS 2026. Gaya diplomasi transaksional dan retorika “beban sekutu” memang menjadi ciri khas Trump sejak masa jabatan pertamanya.
Trump juga kembali menyuarakan keinginan bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un—mengingatkan kembali pada pendekatan “soft threat diplomacy” yang ia jalankan di periode 2018–2020.
Konsekuensi Aliansi Regional
Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Asia Timur, termasuk isu Laut China Selatan dan ketegangan lintas Selat Taiwan, langkah seperti ini bisa membawa konsekuensi lebih luas. Kepemilikan permanen lahan pangkalan militer oleh negara asing di wilayah Asia Timur berpotensi memicu kecemasan regional.
“Stabilitas kawasan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga rasa saling menghormati antarnegara. Aliansi yang sehat dibangun atas dasar saling percaya, bukan tekanan sepihak,” tutur Duta Besar Korea Selatan untuk AS dalam wawancara terpisah.
