Contributor 
Papua Barat, HarianJabar.com – Penyakit kusta kembali menjadi sorotan serius di wilayah Papua Barat. Sejumlah organisasi kesehatan dan pegiat kemanusiaan mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera membentuk tim investigasi khusus untuk menangani kasus kusta yang terus muncul di daerah tersebut.
Menurut data Dinas Kesehatan setempat, kasus kusta di Papua Barat masih cukup tinggi dibandingkan provinsi lain. Kondisi geografis, akses pelayanan kesehatan yang terbatas, serta kurangnya tenaga medis terlatih dituding menjadi faktor utama yang menghambat upaya pemberantasan penyakit menular ini.
Tantangan di Lapangan
Banyak pasien kusta di Papua Barat ditemukan terlambat mendapat perawatan karena stigma sosial. Sebagian masyarakat masih menganggap kusta sebagai penyakit kutukan, sehingga penderita sering dikucilkan dari lingkungannya.
“Selain masalah medis, yang paling berat adalah stigma. Banyak pasien malu datang berobat karena takut dikucilkan,” ujar salah satu tenaga kesehatan di Manokwari.
Dorongan Bentuk Tim Investigasi
Lembaga swadaya masyarakat menilai perlunya tim investigasi yang fokus mengidentifikasi penyebab tingginya kasus kusta, sekaligus menyiapkan strategi penanganan cepat.
Tim ini diharapkan tidak hanya beranggotakan dokter, tetapi juga ahli epidemiologi, sosiolog, hingga tokoh agama dan adat untuk mengedukasi masyarakat.
“Kalau dibiarkan, kusta bisa menimbulkan disabilitas permanen pada penderita. Negara harus hadir secara lebih serius,” tegas seorang aktivis kesehatan masyarakat.
Sikap Kemenkes
Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyatakan sedang mengkaji langkah-langkah intervensi yang lebih efektif. Salah satu opsi adalah mengirim tim lintas profesi untuk memetakan wilayah endemis kusta, melakukan edukasi, serta memperkuat rantai distribusi obat-obatan.
Kemenkes menegaskan kusta adalah penyakit yang bisa disembuhkan dengan pengobatan rutin. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak takut melapor atau berobat.
Harapan ke Depan
Kasus kusta di Papua Barat menjadi cermin bahwa masih ada tantangan besar dalam pemerataan kesehatan di Indonesia. Dukungan lintas sektor—mulai dari pemerintah pusat, daerah, tokoh masyarakat, hingga komunitas—diperlukan agar stigma kusta bisa dihapus dan penderita mendapatkan hak kesehatan yang layak.
