Contributor 
Bekasi, HarianJabar.com – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi langkah cepat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang telah memberikan sanksi tegas kepada Trans7 atas tayangan program Xpose Uncensored yang dinilai menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.
Menurut Cucun, keputusan KPI untuk menghentikan tayangan tersebut secara permanen menunjukkan tanggung jawab lembaga penyiaran dalam menjaga etika serta menghormati nilai keberagaman di ruang publik.
“DPR RI mengapresiasi langkah-langkah KPI terkait permasalahan yang terjadi pada Trans7, dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian program siaran Xpose Uncensored. Bukan hanya pemberhentian sementara, tapi program itu sudah tidak ada lagi,” ujar Cucun dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Dorong Audit Hak Siar Trans7
Selain mendukung sanksi yang dijatuhkan KPI, Cucun juga meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama KPI untuk melakukan audit terhadap izin hak siar Trans7.
Baca Juga:
bahlil tertibkan sumur minyak rakyat
Audit ini, kata Cucun, penting untuk memastikan seluruh lembaga penyiaran nasional benar-benar mematuhi standar penyiaran yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai kemajemukan bangsa.
“DPR meminta kepada Komdigi dan KPI untuk bersama-sama mengevaluasi izin hak siar Trans7 sebagaimana yang telah disampaikan KPI,” tegasnya.
Ia menilai, audit menyeluruh ini juga menjadi langkah antisipatif agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang, serta memperkuat sistem pengawasan penyiaran publik di Indonesia.
Tegaskan Pentingnya Etika dan Keberagaman
Cucun menekankan pentingnya kehadiran negara dalam merespons reaksi masyarakat, terutama ketika muncul tayangan yang menyinggung nilai-nilai keagamaan dan pesantren.
Menurutnya, peran pemerintah melalui Komdigi dan KPI menjadi kunci untuk memastikan dunia penyiaran tetap menjaga batas etika serta sensitivitas sosial dalam setiap produksi konten.
“Negara tidak boleh diam. Komdigi dan KPI harus tegas memberikan sanksi berdasarkan hasil audit yang dilakukan,” ujarnya.
Cucun berharap langkah tegas KPI ini menjadi pelajaran bagi seluruh lembaga penyiaran, agar lebih berhati-hati dan profesional dalam memilih serta menayangkan konten kepada publik.
Evaluasi Bersama DPR dan Himasal
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menerima audiensi dengan Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal), KPI, Komdigi, dan pihak Trans7 di Kompleks Parlemen.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid, serta anggota DPR seperti Maman Imanulhaq, Habib Syarief Muhammad, Lalu Hadrian, dan Oleh Soleh.
Audiensi membahas secara mendalam polemik tayangan Xpose Uncensored Trans7, yang sebelumnya ramai mendapat kritik karena dinilai merendahkan martabat kiai dan pesantren.
Jaga Semangat Bhinneka Tunggal Ika
Cucun menegaskan, hasil pertemuan tersebut akan dijadikan catatan penting bagi dunia penyiaran nasional. Ia berharap, kasus ini menjadi momentum introspeksi agar media televisi lebih selektif dalam menghadirkan program hiburan yang tetap edukatif dan menghormati keragaman nilai masyarakat Indonesia.
“Semoga catatan pertemuan ini menjadi pengingat, bukan hanya bagi Trans7, tapi bagi semua lembaga penyiaran agar tetap mengedepankan kemajemukan dan semangat Bhinneka Tunggal Ika di republik ini,” tandasnya.
