Jakarta, HarianJabar.com – Sejumlah berita politik menarik perhatian publik kemarin. Berikut lima berita politik terpopuler yang layak disimak kembali:
1. RI – Afrika Selatan percepat kerja sama pertahanan
Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Afrika Selatan sepakat mempercepat implementasi kerja sama pertahanan yang telah disepakati pada 2023. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan bersama Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.
Selain pertahanan, kedua negara juga membahas peluang kerja sama di sektor pertanian, energi, hubungan antar masyarakat, pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kemungkinan pemberlakuan bebas visa timbal balik.
2. Dedi Mulyadi ancam copot pejabat sembunyikan data APBD
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengancam akan memberikan sanksi tegas hingga pencopotan kepada pejabat yang berbohong atau menyembunyikan data faktual, termasuk terkait APBD Jabar yang didepositokan di bank.
“Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu,” tegas Dedi di Bandung, Rabu.
3. Golkar panggil pelapor ujaran kebencian terhadap Bahlil
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan memanggil pihak-pihak yang melaporkan ke polisi terkait ujaran kebencian terhadap Ketua Umum Bahlil Lahadalia, karena hal tersebut bukan arahan dari DPP.

Sekretaris Jenderal DPP Golkar, M Sarmuji, menyatakan pihaknya ingin mengetahui maksud pelapor yang tidak melakukan konfirmasi atau izin sebelum melaporkan.
4. Soal renovasi ponpes pakai APBN, Istana: lihat kemampuan negara
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan penggunaan APBN untuk renovasi pondok pesantren, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
“Pemerintah akan terlebih dahulu menghitung dan menginventarisasi pondok pesantren yang berpotensi menerima dukungan anggaran,” jelas Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
5. Ditjen Pesantren, perhatian Presiden Prabowo terhadap ponpes
Prasetyo juga menegaskan hadirnya Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama merupakan bukti kepedulian Presiden Prabowo terhadap pondok pesantren.
“Bapak Presiden sangat concern terhadap ponpes ini, terutama setelah peristiwa yang menimpa Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemerintah menilai perlu perhatian lebih terhadap sekitar 42 ribu pondok pesantren di Indonesia,” ujarnya.
Lima berita ini mencerminkan fokus pemerintah dan partai politik dalam memperkuat kerja sama internasional, pengawasan APBD, perlindungan institusi politik, dan perhatian terhadap pendidikan pesantren di tanah air.
