Contributor 
Jakarta, HarianJabar.com — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan kru pesawat yang melayani jemaah haji harus berpenampilan pantas dan sopan sesuai konteks ibadah. Hal ini disampaikan saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
“Sebenarnya sudah diatur, masing-masing kru harus pantas, proper, secara syari. Ini juga kita dorong karena terkait ibadah haji. Maka kru harus proper, baik oleh Saudia maupun Garuda atau maskapai lain,” kata Dahnil.
Dahnil menjelaskan ketentuan berpakaian berlaku bagi kru wanita, sedangkan kru pria tidak diwajibkan mengenakan atribut tertentu. Standar yang diterapkan tetap menekankan aspek kepantasan, bahkan bagi kru wanita nonmuslim.
“Yang jelas mereka harus proper, layak untuk acara keagamaan. Masa harus dijelaskan rinci,” ujarnya menegaskan. Pemerintah akan mendorong seluruh kru penerbangan haji tampil sopan dan pantas selama menjalankan tugas.
‘Di-skak’ DPR
Dalam rapat itu, Dahnil sempat mendapat catatan dari Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, terkait penampilan kru maskapai yang dianggap kurang pantas. Marwan menekankan bahwa penampilan kru, termasuk penggunaan rok tinggi oleh beberapa kru wanita, dinilai kurang sesuai bagi jemaah haji, khususnya yang berasal dari daerah pedesaan.
Dahnil menjelaskan bahwa maskapai asing yang disewa, seperti Saudia, membatasi jumlah kru lokal dari Indonesia. Namun Marwan menegaskan, temuan yang dimaksud terjadi di maskapai lokal, bukan maskapai asing.
“Pak Wamen, yang terjadi itu bukan pesawat Saudia, pesawat kita loh,” kata Marwan.
Marwan menekankan, pelayanan di pesawat tidak hanya soal pakaian syari, tetapi juga komunikasi dan layanan bagi jemaah yang sudah lanjut usia. Penampilan kru yang kurang pantas dapat memengaruhi kenyamanan jemaah selama penerbangan yang berlangsung hingga sembilan jam.
“Bukan soal syari, melainkan agar layanan bisa dipahami jemaah yang tua-tua dari kampung. Komunikasi dan pelayanan itu yang utama,” tambah Marwan.
DPR berharap kedepannya kru pelayanan dalam penerbangan haji lebih berbasis nasional dan menyesuaikan penampilan dengan kebutuhan jemaah Indonesia.