Contributor 
Jakarta, HarianJabar.com — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pendidikan berkualitas sebagai kunci utama dalam memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas Kabinet Merah Putih (KMP) bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Dalam rapat itu, Presiden menekankan fokus strategi pengentasan kemiskinan melalui dua langkah besar: penguatan pendidikan vokasional dan pembangunan sekolah terintegrasi di tingkat kecamatan.
“Yakni, penguatan pendidikan vokasional dan pembangunan sekolah terintegrasi di tingkat kecamatan,” ujar Presiden Prabowo.
Pendidikan Vokasional: Prioritas Utama
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menjelaskan bahwa penguatan pendidikan vokasi menjadi prioritas utama pemerintah. Tujuannya agar lulusan pendidikan nasional memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri.
“Pendidikan vokasional menjadi prioritas utama di sektor ini. Jadi, bagaimana kita mematchingkan antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja. Baik itu tenaga kerja di dalam negeri, maupun di luar negeri,” jelas Pratikno kepada wartawan.
Presiden Prabowo juga meminta agar pendidikan vokasional tidak hanya menyiapkan kemampuan teknis, tetapi juga membekali siswa dengan kemampuan bahasa asing dan pemahaman lintas budaya, demi mendukung daya saing tenaga kerja Indonesia.
“Ini mempersiapkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, baik di level bawah maupun teknologi tinggi, serta juga untuk pekerja migran,” tambahnya.
Sekolah Terintegrasi di Setiap Kecamatan
Selain pendidikan vokasional, Presiden Prabowo menugaskan jajaran pemerintah untuk merancang konsep sekolah terintegrasi di tiap kecamatan. Model ini diharapkan menjadi pusat pendidikan holistik yang memadukan jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK dalam satu kawasan dengan fasilitas lengkap, mulai dari laboratorium sains, bengkel vokasional, hingga sarana seni dan olahraga.
“Pak Presiden juga perintahkan untuk mulai memikirkan sekolah terintegrasi. Kalau sekolah rakyat yang dikawal Menteri Sosial dan Menko Pemas untuk desil 1 dan 2, lalu ada Sekolah Unggul Garuda, maka sekolah terintegrasi ini diproyeksikan menampung anak-anak dari keluarga desil 3, 4, 5, dan 6,” jelas Pratikno.
Dalam konsep baru tersebut, orientasi pendidikan diperluas tidak hanya pada sains dan teknologi, tetapi juga mencakup seni dan olahraga.
“Sekolah terintegrasi di tiap kecamatan, ada SD, SMP, SMA, SMK, dengan fasilitas lengkap, laboratorium, olahraga, bengkel vokasional, dan seterusnya. Jadi bukan hanya tentang sains, teknologi, engineering, tapi juga matematika, serta art and sport,” tutur Pratikno.
Transformasi dari Sekolah yang Ada
Sebagian besar sekolah terintegrasi tidak akan dibangun dari nol, melainkan melalui transformasi sekolah-sekolah yang sudah ada. Pola ini mengikuti keberhasilan model Sekolah Unggul Garuda yang tengah dijalankan pemerintah.
“Nantinya ada dua, satu utamanya adalah mengonversi dari sekolah yang ada, seperti skema Sekolah Unggul Garuda. Di Sekolah Unggul Garuda, tidak semuanya baru. Ada sebagian yang merupakan transformasi dari sekolah existing. Demikian juga yang terintegrasi,” jelas Pratikno.
Langkah strategis ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun fondasi pendidikan inklusif dan berkualitas, sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia untuk mengakses pendidikan lengkap dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
