Contributor 
Bekasi, HarianJabar.com – Kementerian Sosial (Kemensos) terus mempercepat pemenuhan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Program nasional yang merupakan mandat langsung Presiden RI Prabowo Subianto ini ditargetkan hadir di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa kesiapan lahan menjadi faktor utama dalam mempercepat realisasi pembangunan. “Ini program negara. Setiap kabupaten/kota harus memiliki Sekolah Rakyat, dan itu perlu kesiapan lahan yang jelas dari pemerintah daerah,” ujarnya dalam audiensi bersama Pemerintah Kota Padang, Kamis (20/11/2025).
Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Ketua DPRD Muharlion, Ketua Komisi IV Iskandar, Sekretaris Dinsos Budi Kurniawan, serta Herman Kuswara selaku Sekretaris 1 Sekolah Rakyat dan Kepala Sekretariat Komite Nasional Disabilitas (KND).
Maigus Nasir menegaskan komitmen kuat Pemkot Padang untuk menghadirkan Sekolah Rakyat secara permanen. Ia mengungkapkan bahwa Pemkot telah menyiapkan beberapa opsi lahan, termasuk aset seluas 2,7 hektare yang dapat diperluas. “Sejak program ini diluncurkan Presiden, kami sangat berharap Padang bisa segera memiliki Sekolah Rakyat. Alternatif lahan sudah kami siapkan dan sedang kami matangkan bersama balai dan diklat,” katanya.
Selain itu, Pemkot telah memasukkan rencana pembebasan lahan dalam RAPBD 2026. Lahan yang akan diusulkan juga akan ditetapkan atas nama Pemkot untuk memudahkan skema pinjam pakai dalam proses pembangunan oleh Kemensos.
Ketua DPRD Padang, Muharlion, menyebut bahwa masyarakat menantikan kehadiran Sekolah Rakyat sebagai fasilitas pendidikan baru yang dibutuhkan. “Pembahasan anggaran sedang berjalan, dan kejelasan lokasi akan sangat menentukan langkah kami,” ujarnya.
Iskandar, Ketua Komisi IV, menambahkan bahwa Pemkot Padang telah menyiapkan skema penguatan lahan hingga mencapai standar 6,7 hektare melalui aset daerah maupun pembebasan tambahan.
Di sisi lain, Wamen Agus Jabo menegaskan bahwa meskipun Sekolah Rakyat rintisan diarahkan sementara ke wilayah Dharmasraya, keberadaan sekolah permanen di Kota Padang tetap menjadi keharusan. “Rintisan bisa berjalan sambil menunggu proses, tetapi lokasi permanennya tetap harus jelas dan disiapkan oleh pemerintah kota,” tegasnya.
Herman Kuswara menjelaskan standar teknis pembangunan sekolah yang memerlukan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk lahan berukuran standar dan bisa mencapai Rp300 miliar untuk lahan lebih luas. Ia juga menyebut bahwa indeks biaya per siswa berada di kisaran Rp4 juta per bulan, sementara ini masih ditanggung Kemensos sebelum nantinya bisa dialihkan ke daerah jika regulasi memungkinkan.
Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepakatan bahwa Pemkot Padang akan segera melengkapi administrasi usulan lahan dan menyampaikan dokumen formal kepada Kemensos. Selanjutnya, Kemensos akan melakukan verifikasi teknis serta peninjauan lapangan sebelum menetapkan lokasi final Sekolah Rakyat di Kota Padang.
