Contributor 
Bekasi, HarianJabar.com – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa reformasi BUMN dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Ia menilai struktur baru Danantara dapat menjadi dua mesin ekonomi sekaligus: BUMN yang tetap beroperasi melalui bisnis eksistingnya di Jawa Timur, serta Danantara Investment yang mengelola dividen BUMN menjadi modal untuk investasi sektor strategis.
Emil menekankan bahwa Jawa Timur memiliki banyak BUMN besar, seperti Semen Indonesia, Petrokimia Gresik, Pelindo, Perhutani hingga PTPN. Dengan potensi tersebut, ia berharap reformasi mampu mendorong peningkatan investasi, pembukaan lapangan kerja, dan percepatan transformasi ekonomi daerah, khususnya di sektor pangan dan energi.
Ia juga menyoroti peluang sinergi baru setelah adanya koordinasi antara Gubernur Jawa Timur, Menteri Pertanian, dan pimpinan Danantara, termasuk potensi penguatan sektor pertanian dan peternakan. Proyek Waste to Energy di Malang Raya kini memasuki tahap persiapan, sementara SGN (Sinergi Gula Nusantara) telah menyerap sekitar Rp1 triliun dari hasil panen petani tebu. Emil menyampaikan optimisme bahwa kerja sama yang baik antara pemerintah dan BUMN dapat membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat Jawa Timur.
Dari perspektif kebijakan, Peneliti Nagara Institute, Edi Sewandono, menilai banyak aset BUMN di daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama milik BUMN yang kurang sehat. Ia menekankan perlunya kerja sama aset antara BUMN dan pemerintah daerah agar nilai ekonominya meningkat. Edi juga menyoroti porsi keuntungan dari proyek besar, seperti aset Pelindo dan industri di Tuban, yang menurutnya belum memberikan manfaat bagi hasil yang layak untuk daerah. Ia menegaskan daerah harus menjadi subjek, bukan hanya objek dalam pengelolaan aset negara.
Dosen Ekonomi Islam FEB Unair, Prof. Imron Mawardi, menambahkan bahwa kesiapan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menangkap peluang investasi baru yang muncul. Menurutnya, percepatan pembangunan kota bisa dilakukan lebih cepat jika dukungan pendanaan tersedia dan perencanaan daerah berjalan matang.
Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun, memberikan catatan bahwa reformasi BUMN tidak boleh membuat negara bersaing dengan swasta. Ia mencontohkan sektor hotel dan real estat yang lebih efisien apabila dikelola swasta. Misbakhun juga mengungkapkan bahwa total laba BUMN mencapai lebih dari Rp300 triliun, namun hanya Rp90 triliun disetorkan sebagai dividen yang kini dialihkan ke Danantara Investment. Dana tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan modal tetap bruto sebagai penggerak ekonomi nasional. Ia menegaskan Danantara harus fokus pada sektor strategis yang tidak diminati swasta, seperti Waste to Energy atau industri kimia dasar.
Ekonom senior Ferry Latuhihin turut mengemukakan kritik lebih tajam. Menurutnya, peran negara selama ini terlalu dominan hingga melampaui fungsi sebagai agent of development. Ia menilai kondisi pasar modal sudah jauh lebih kompetitif dibanding masa lalu, ketika Danareksa masih memiliki ruang besar untuk hadir. Kini, dengan banyaknya perusahaan sekuritas, negara justru terlihat bersaing dengan sektor swasta. Ferry menilai Danantara keliru jika memposisikan diri sebagai badan investasi, mengingat platform public-private partnership telah tersedia melalui INA. Infrastruktur yang tidak bersifat strategis, tambahnya, seharusnya dikelola swasta tanpa intervensi negara.
Beragam pandangan tersebut menunjukkan satu benang merah: reformasi BUMN dan peran Danantara akan menghadapi banyak ekspektasi, baik dari daerah maupun pusat. Namun semua pihak sepakat bahwa tujuan akhirnya adalah memastikan manfaat ekonomi dirasakan masyarakat, sekaligus mendorong tumbuhnya investasi yang sehat dan berkelanjutan.
