Jakarta, HarianJabar.com – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, mengingatkan pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan seluruh bantuan bagi korban bencana di Sumatra dan Aceh disalurkan sesuai prinsip aman, layak, dan terencana. Ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan harus mengikuti prosedur standar yang menjamin keamanan dan kualitas barang, bukan sekadar mengutamakan kecepatan.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas laporan adanya bantuan makanan yang rusak akibat dijatuhkan dari helikopter. Menurut Dini, situasi darurat memang menuntut langkah cepat, namun tidak boleh mengorbankan mutu bantuan yang diterima warga.
“Bantuan tidak boleh disalurkan asal demi kecepatan, tanpa mempertimbangkan risiko kerusakan,” ujar Dini di Jakarta, Rabu (3/12/2025). Ia menambahkan bahwa metode penjatuhan bantuan dari udara (air drop) hanya boleh digunakan ketika akses darat benar-benar tidak tersedia, dan tetap harus memenuhi standar kemasan khusus agar barang tidak rusak saat mendarat.

Dalam kondisi normal atau saat jalur darat maupun laut dapat dilalui, Dini menegaskan distribusi harus dilakukan melalui jalur aman dengan melibatkan aparat lokal serta pemerintah daerah. Ia menilai koordinasi di lapangan menjadi kunci agar bantuan tiba di tangan warga yang membutuhkan dengan kondisi baik.
Dini juga menekankan pentingnya proses pengecekan mutu sebelum bantuan diberikan kepada masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPBD wajib memastikan setiap paket bantuan layak konsumsi atau layak pakai. Selain itu, mereka harus siap menerima laporan atau pengaduan dari warga jika ditemukan bantuan yang rusak atau tidak memenuhi standar.
Ia mengingatkan bahwa sasaran penerima dan waktu penyaluran bantuan harus diatur secara tepat agar kepercayaan publik terjaga dan bantuan benar-benar tepat sasaran. Mengingat jumlah korban yang terus bertambah dan akses ke sejumlah wilayah masih sulit, pengawasan distribusi menjadi semakin krusial.
Dengan banyaknya gelombang bantuan yang akan masuk dalam beberapa waktu ke depan, Dini berharap pemerintah dapat meningkatkan koordinasi lintas lembaga agar seluruh proses distribusi berjalan efektif, aman, dan tidak menimbulkan masalah baru di lapangan.
