Contributor 
Bandung, HarianJabar.com – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong agar persiapan penanggulangan bencana di Jawa Barat dilakukan secara lebih sistematis, terstruktur, dan terpadu. Dorongan ini disampaikan menyusul meningkatnya status darurat bencana di sejumlah wilayah, seiring cuaca ekstrem yang terus melanda beberapa daerah dalam beberapa pekan terakhir.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Humaira Zahrotun Noor, menyampaikan hal tersebut usai melaksanakan rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (9/12/2025). Menurutnya, BPBD memiliki peran strategis sebagai pusat koordinasi dalam setiap penanganan bencana, terutama ketika kondisi darurat terjadi akibat perubahan cuaca ekstrem.
“Itu sebabnya, sistem komunikasi dan koordinasi lintas instansi harus berjalan cepat, akurat, dan berkesinambungan,” ujar Humaira. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Setiap pihak, mulai dari pemerintah desa hingga provinsi, harus terlibat dalam koordinasi yang solid untuk memastikan respons tanggap darurat berjalan efektif.
Humaira menambahkan bahwa kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting mengingat bencana dapat terjadi kapan saja tanpa peringatan. “Sistem kesiapsiagaan harus hidup, bukan hanya di atas kertas. Semua pihak harus siap bergerak cepat,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya alur komunikasi yang jelas antarinstansi terkait. Informasi mengenai perubahan situasi alam harus segera disampaikan kepada seluruh stakeholder, sehingga langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Dengan sistem komunikasi yang kuat, potensi kerugian dan dampak bencana dapat diminimalkan.
Sebagai contoh sinergi yang efektif, Humaira menyinggung kasus longsor di Arjasari, Kabupaten Bandung, di mana kolaborasi berbagai unsur berjalan sangat baik. “Dalam peristiwa tersebut, semua pihak bahu-membahu memprioritaskan pencarian korban. Unsur TNI dan Polri turut mendukung dengan bantuan alat berat untuk proses evakuasi. Ini bukti bahwa kolaborasi nyata di lapangan sangat menentukan,” ujarnya.
Melalui penguatan sistem penanganan bencana yang terintegrasi dan kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat, Komisi V DPRD Jabar berharap BPBD beserta seluruh mitra kerjanya mampu meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap potensi bencana di Jawa Barat. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi risiko korban jiwa, mempercepat pemulihan wilayah terdampak, serta meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi bencana di masa mendatang.